Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 download
Dokumen Workshop Penyusunan PUU dan Keputusan di Bappenas download
Template Adendum Surat Perjanjian Kerjasama Tenaga Tidak Tetap download
Aplikasi JDIH (Internal)


Berita TerbaruALL POSTS
  • FGD Pembentukan Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) new


    Dalam rangka kebutuhan pembentukan Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Focuss Group Discussion (FGD) pada tanggal 11 November 2019 yang diselenggarakan di Hotel Sensa Bandung. Dalam FGD ini Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas mengundang beberapa unit kerja yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di Kementerian PPN/Bappenas. FGD tidak hanya di hadiri oleh Unit Kerja Internal di Kementerian PPN/Bappenas, namun juga mengundang Narasumber yang memiliki kompetensi dalam diskusi terkait UKPBJ, antara lain Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Direktorat Logistik ITB, dan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

    Diskusi dibuka oleh Kepala Biro Hukum, Ibu Rita Erawati yang menyampaikan tujuan dari dilaksanakannya FGD pembentukan Kelembagaan UKPBJ, yaitu untuk mendapatkan bentuk kelembagaan UKPBJ yang tepat untuk dapat diimplementasikan di Kementerian PPN/Bappenas dan dapat mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi Kementerian PPN/Bappenas.

    Sesuai dengan kebijakan dari LKPP, kelembagaan UKPBJ harus berbentuk struktural, memiliki anggaran yang memadai, seluruh anggotanya telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa dan adanya perluasan peran UKPBJ sehingga tidak hanya melakukan proses pengadaan barang/jasa. 

    Kementerian PANRB menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 75 yang dimana mengamanatkan Menteri/Kepala Lembaga untuk membentuk UKPBJ dimasing-masing K/L, sebagai bentuk penyampurnaan dari bentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP). Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2016, seharusnya ULP di Kementerian PPN/Bappenas telah memiliki struktur di Biro Umum, namun dengan adanya ketentuan tentang “ex-officio”, dan Pasal yang menyatakan bahwa “ULP berbentuk non-struktural” hal ini membuat posisi ULP di Kementerian PPN/Bappenas menjadi rancu.
     
    FGD juga mengundang UKPBJ yang telah memiliki level kematangan yang sangat baik yaitu LPSE Kota Bandung dan Direktorat Logistik ITB. LPSE Kota Bandung bahkan telah mendapatkan level kematangan tingkat 5 untuk penilaian IT karena telah mampu secara real time menampilkan data yang masuk dan juga berbagai informasi lainnya terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Disampaikan pula oleh Direktur Logistik ITB, pembentukkan UKPBJ menekankan peran aktif yang dilakukan oleh UKPBJ diharap mampu memacu proses pengadaan barang/jasa yang lebih efektif dan efesien di dalam suatu instansi.

    Diskusi kebutuhan pembentukan kelembagaan UKPBJ di Kementerian PPN/Bappenas diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh Kepala Bagian Bantuan Hukum Kementerian PPN/Bappenas.

Biro Hukum Selenggarakan Workshop Legislative Drafting new

Dalam rangka meningkatkan kualitas legislasi dan perbaikan capaian kinerja penyusunan peraturan perundnag-undangan, pada tanggal 10-12 Oktober 2019 Biro Hukum Bappenas telah menyelenggarakan workshop legislative drafting bagi staf di Kementerian PPN/Bappenas. Bertempat di Hotel Santika Depok,... baca lengkap

Rapat Koordinasi Pengembangan Website JDIH Kementerian PPN/Bappenas new

Dalam rangka pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian PPN/Bappenas saat ini Biro Hukum sedang melakukan pengembangan terhadap website JDIH sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan... baca lengkap

Redaksi JDIH BAPPENAS
<< ALL POSTS >>

  • Ulasan redaksi JDIH Bulan Mei 2014: Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

    Membumikan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

    Apabila dicermati dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ini, maka telah nampak bahwa geliat implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) telah mulai dirasakan. Selain telah diinformasikannya persiapan pembukaan lowongan bagi 40.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian... baca lengkap

    Membumikan UU Aparatur Sipil Negara.pdf
  • Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pegawai Berdasarkan UU ASN

     

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat UU ASN merupakan Undang-Undang baru yang dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU nomor 43 Tahun 1999. Dengan ditetapkan UU ASN ini, terjadi beberapa perubahan mendasar yang berdampak terhadap kedudukan, jabatan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum baik bagi PNS (Pasal 92 ayat (1) d UU ASN) maupun bagi... baca lengkap

  • << ALL POSTS >>

  • Momentum Perbaikan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

    Jalan panjang perbaikan perencanaan pembangunan nasional akhirnya mulai menampakkan titik terang dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Nasional (PP No. 17/2017). Terlaksananya integrasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional tidak lepas dari komitmen Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar rezim perencanaan dan penganggaran dapat menjadi satu. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Presiden dalam sidang kabinetbaca lengkap

  • Darurat Tata Kelola Data

    Jakarta - Polemik soal data kembali mengemuka dalam beberapa hari terakhir. Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai perusahaan umum milik negara yang diserahi tanggung jawab untuk mengamankan logistik pangan, berseteru tajam dengan Kementerian Perdagangan terkait dengan kebijakan impor beras. Rencana pemerintah untuk memenuhi kuota impor beras sebanyak 2 juta ton ditentang... baca lengkap

  • Presentasi TerbaruALL POSTS
  • Aspek Hukum dan Kelembagaan Dana Perwalian (Potensi Sebagai Alternatif Pembiayaan Perumahan) new

    Paparan “Aspek Hukum dan Kelembagaan Dana Perwalian (Potensi Sebagai Alternatif Pembiayaan Perumahan)”, oleh Hendra Wahanu Prabandani, SH, MH, LL.M (Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian PPN/Bappenas) sebagai Narasumber pada FGD Penyiapan Peta Potensi Dana Perwalian sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Perumahan, tanggal 2 Desember 2019, dengan outline paparan yaitu:
    1. Sekilas Dana Perwalian;
    2. Amanat Pembiayaan Perumahan;
    3. Housting Agencies in Several Countries;
    4. Pendanaan, Pembiayaan dan Investasi;
    5. Kesimpulan.
    Dalam Presentasinya, Narasumber menjelaskan secara rinci kelembagaan dana perwalian, skema pengelolaan dana, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dana perwalian, dan konsep dana perwalian dalam pembiayaan perumahan. 
     
    Seluruh isi Paparan Narasumber, dapat diunduh pada tombol “Download” dibawah. 
    ...

    By: Hendra Wahanu Prabandani, SH, MH, LL.M