// Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Link // Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Link // Template Perjanjian Tenaga Tidak Tetap Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 Link

PENCARIAN DOKUMEN HUKUM

 

Peraturan Terbaru

PERATURAN PRESIDEN 18 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN PRESIDEN 17 TAHUN 2019 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN PRESIDEN 61 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN PRESIDEN 33 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN PRESIDEN 72 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS 1 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS 2 TAHUN 2019 TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS 3 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN DANA TRANSFER KHUSUS
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2020-2024
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS KEP.1/M.PPN/HK/01/2020 TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS KEP.2/M.PPN/HK/01/2020 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS KEP.3/M.PPN/HK/01/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYIAPAN PENERAPAN INTEGRATED DIGITAL WORKSPACE DAN SMART OFFICE DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS KEP.7/M.PPN/HK/01/2020 TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR FORUM SARU DATA INDONESIA, SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT PUSAT DAN WALIDATA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS KEP.1/M.PPN/HK/01/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.139/M.PPN/HK/12/2019 TENTANG PENGANGKATAN PPK, PPSPM, DAN BP SATKER KANTOR MENTERI NEGARA PPN/BAPPENAS
TIDAK BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN 1/JUKLAK/SESMEN/01/2019 TENTANG STANDAR DAN PENYEDIAAN FASILITAS KERJA DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
MASIH BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN 1/JUKLAK/M.PPN/08/2019 TENTANG PENYUSUNAN KERANGKA REGULASI DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH
MASIH BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN 3/JUKLAK/SESMEN/04/2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
MASIH BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN 1/JUKLAK/SESMEN/04/2018 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
MASIH BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN 2/JUKLAK/SESMEN/04/2018 TENTANG PENELAAHAN RANCANGAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
MASIH BERLAKU
PEDOMAN 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
PEDOMAN 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TIDAK BERLAKU
SOP KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 1/SOP/SESMEN/10/2018 TENTANG PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENJA K/L
BERLAKU EFEKTIF
SOP KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2/SOP/SESMEN/10/2018 TENTANG PENGAJUAN USULAN PENAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN
BERLAKU EFEKTIF
SOP KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 3/SOP/SESMEN/10/2018 TENTANG PENGUSULAN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PENANGGUNGJAWAB PROGRAM DAN KEGIATAN
BERLAKU EFEKTIF
SOP KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 4/SOP/SESMEN/10/2018 TENTANG PENGUSULAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI KRISNA
BERLAKU EFEKTIF
SOP BIRO HUKUM 1/SOP/B.03/2019 TENTANG MEKANISME UNGGAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KE DALAM WEBSITE JDIH
BERLAKU EFEKTIF
SOP BIRO HUKUM 10/SOP/B.03/2019 TENTANG MEKANISME MEMPERBARUI DAFTAR KOLEKSI BUKU PERPUSTAKAAN HUKUM WEBSITE JDIH
BERLAKU EFEKTIF
SOP BIRO HUKUM 11/SOP/B.03/2019 TENTANG MEKANISME JAWABAN LAMAN KONTAK KAMI
BERLAKU EFEKTIF
SOP BIRO HUKUM 2/SOP/B.03/2019 TENTANG MEKANISME UNGGAH KEPUTUSAN/PETUNJUK PELAKSANAAN/PEDOMAN/SOP KE WEBSITE JDIH
BERLAKU EFEKTIF
SOP BIRO HUKUM 3/SOP/B.03/2019 TENTANG MEKANISME UNGGAH MONOGRAFI HUKUM KE WEBSITE JDIH
BERLAKU EFEKTIF
 

Berita Terkini

FGD PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

Tanggal: 11 November 2019 | view: 44

BIRO HUKUM SELENGGARAKAN WORKSHOP LEGISLATIVE DRAFTING

Tanggal: 12 Oktober 2019 | view: 45

RAPAT KOORDINASI PENGEMBANGAN WEBSITE JDIH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Tanggal: 17 September 2019 | view: 33

DISKUSI ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Tanggal: 21 Agustus 2019 | view: 31

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS DENGAN PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PEMBANGUNAN RENDAH KARBON (PRK)

Tanggal: 18 Juni 2019 | view: 34

Artikel Hukum

BEBERAPA LANGKAH TERKAIT PENGAKHIRAN DANA PERWALIAN MCA-INDONESIA

Tanggal: 18 Juni 2019 | view: 1

IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN SUBSTANTIF PEWARGANEGARAAN: TINJAUAN SISTEM PEWARGANEGARAAN INDONESIA, BELANDA DAN AMERIKA SERIKAT

Tanggal: 18 Juni 2019 | view: 1

MASA DEPAN DANA PERWALIAN INDONESIA PASCA BERAKHIRNYA PROGRAM COMPACT

Tanggal: 18 Juni 2019 | view: 1

KASUS ACHO DAN SENGKARUT HUKUM PENGELOLAAN RUMAH SUSUN

Tanggal: 18 Juni 2019 | view: 1

RESENSI BUKU: PANDUAN LENGKAP MENYUSUN PERJANJIAN PUBLIK DAN DOKUMEN HUKUM INSTANSI PEMERINTAH

Tanggal: 18 Juni 2019 | view: 1

 

SI HARUN

Sistem Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

SI PEPI

Sistem Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Partisipatif

INFORMASI LITIGASI

Sistem Informasi Bantuan Hukum Litigasi

 

Link Terkait

Statistik Pengunjung