ID |
EN
BERANDA
PROFIL
VISI MISI
PENGELOLA
PETUNJUK PENGELOLAAN
MODUL PENGELOLAAN
SOP PENGELOLAAN
KONTAK KAMI
DOKUMEN HUKUM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
UNDANG-UNDANG
PERPPU
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PERATURAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
PERATURAN MENTERI BERSAMA/
SURAT EDARAN BERSAMA
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
KEPUTUSAN SESMEN PPN/
SESTAMA BAPPENAS
KEPUTUSAN KPA
SURAT EDARAN
SURAT EDARAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
SURAT EDARAN SESMEN PPN/
SESTAMA BAPPENAS
SOP
SOP BAPPENAS
SOP BIRO HUKUM
PEDOMAN
PETUNJUK PELAKSANAAN
PUTUSAN/YURISPRUDENSI
LITIGASI
NON LITIGASI
ARTIKEL HUKUM
MONOGRAFI HUKUM
BUKU HUKUM
KUMPULAN PERATURAN
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN
PENELITIAN HUKUM
PENGKAJIAN HUKUM
LAINNYA
KOLEKSI DOKUMEN LANGKA
DIREKTORI
BERITA TERKINI
BERANDA
PROFIL
VISI & MISI
PENGELOLA
PETUNJUK PENGELOLAAN
KONTAK KAMI
DOKUMEN HUKUM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
UNDANG-UNDANG
PERPPU
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PERATURAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
PERATURAN MENTERI BERSAMA/
SURAT EDARAN BERSAMA
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
KEPUTUSAN SESMEN PPN/
SESTAMA BAPPENAS
KEPUTUSAN UNIT ESELON I
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEDOMAN
SURAT EDARAN
SURAT EDARAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
SURAT EDARAN SESMEN PPN/
SESTAMA BAPPENAS
SOP
SOP BAPPENAS
SOP BIRO HUKUM
PUTUSAN/YURISPRUDENSI
LITIGASI
NON LITIGASI
ARTIKEL HUKUM
MONOGRAFI HUKUM
BUKU HUKUM
KUMPULAN PERATURAN
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN
PENELITIAN HUKUM
PENGKAJIAN HUKUM
LAINNYA
DIREKTORI
BERITA TERKINI
Profil
Profil Pegawai Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas.
Home
/
Detail Profil
Nama Lengkap
:
Adi Haryo Yudanto, S.H., M.H., BKP
Jabatan
:
Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Pendapat Hukum
Unit Kerja
:
Biro Hukum
Email
:
adi.yudanto@bappenas.go.id
Publikasi
:
KESIAPAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS DALAM RANGKA SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
MEMBERDAYAKAN MEDIASI: MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT
SENGKETA KEWENANGAN DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA YANG TERABAIKAN
ADDRESSING IMMATURE DEMOCRACY IN INDONESIA: ADHERE THE RULE OF LAW
Landasan Hukum dan Kebebasan Berkontrak Bagi Kementerian PPN/Bappenas dan Mitra di Dalam dan Luar Negeri