Biro Hukum Hadiri Rapat Koordinasi Finalisasi Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas 2020–2024: Pengembangan Website dan Evaluasi Capaian Reformasi Birokrasi

  • View : 250 | BERITA

Depok (16/11) – Kementerian PPN/Bappenas melalui Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana menggelar Rapat Koordinasi untuk membahas Finalisasi Road Map Reformasi Birokrasi Periode 2020–2024 pada tanggal 13–15 November 2023, di The Margo Hotel, Depok Jawa Barat. Acara ini dihadiri oleh Pejabat dan Staf dari berbagai pihak terkait di Kementerian PPN/Bappenas dan Perwakilan dari Kementerian Keuangan,Bapak Eko Yulianto, yang akan memberikan sharing Session  terkait  dengan pengembangan website/dashboard sumber data Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan

Dalam sambutan pembukaan dan arahan Bapak Tohir Afandi selaku Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan membuka acara dengan merinci tujuan pertemuan, yaitu mengevaluasi dan finalisasi Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas. Beliau memberikan gambaran umum tentang langkah-langkah yang telah diambil dan pentingnya memahami kebijakan terbaru terkait Reformasi Birokrasi (RB) tematik.

Beliau menyoroti peran Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan (IBKK) dalam mendampingi implementasi rencana aksi RB dan memberikan evaluasi melalui aplikasi yang dilaporkan kepada Menteri PPN dengan tembusan Menteri PAN RB. Tantangan dan langkah-langkah perbaikan diuraikan untuk memastikan rencana aksi mencapai nilai yang diharapkan.

Selain itu, Bapak Tohir Afandi memaparkan hasil evaluasi RB di internal Bappenas yang secara umum Kementerian PPN/Bappenas telah mencapai target indikator sasaran RB General yang ditetapkan secara nasional. Namun demikian, seluruh unit kerja, (Pokja & Tim RB UKE-1) diharapkan dapat menjaga kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang terkait manajemen tata kelola internal dalam menunjang pelaksanaan tusi Kementerian PPN/Bappenas

Selain itu, kepada unit regulator internal agar secara regular melakukan overview terhadap efektifitas dari implementasi setiap regulasi tata kelola internal dalam menunjang pelaksanaan tusi Kementerian PPN/Bappenas.

Beliau juga menyampaikan progres pendampingan RB IBKK tahun 2022, kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah perbaikan.

Selanjutnya, pada hari kedua agenda rapat membahas rencana pengembangan website/dashboard Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas, termasuk Pusdatinrenbang, Biro Renortala, dan IBKK. Website Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas dipergunakan sebagai media penyampaian informasi terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas yang bisa dimanfaatkan baik untuk internal dalam meng input data pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Rencana tindak lanjut pengembangan website Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas ditargetkan rampung sampai dengan bulan Desember dengan agenda koordinasi penyusunan KAK, kesepakatan tentang tindak lanjut pengembangan website, masukan penyempurnaan atas konsep website, perumusan dan penyempurnaan atas konsep KAK website, koordinasi teknis dengan Pusdatinrenbang, dan proses pelaksanaan rekomendasi yang disetujui oleh pimpinan.

Dalam sharing session dari Kementerian Keuangan, Bapak Eko Yulianto menyampaikan materi diantaranya mengenai inisiatif strategis reformasi birokrasi dan transformasi kelembangaan keuangan, Beliau memaparkan berbagai hal seperti perjalanan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, tim reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pusat Kementerian Keuangan dan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan (RBTK) di Kementerian Keuangan.

Dengan tindak lanjut yang terstruktur dari Rapat Koordinasi Finalisasi Road Map Reformasi Birokrasi Periode 2020–2024 dan rapat membahas rencana pengembangan website/dashboard Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas, diharapkan pengembangan website Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas dapat berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Rapat ini diharapkan menjadi landasan finalisasi dan implementasi lebih lanjut dari Road Map Reformasi Birokrasi periode 2020–2024.