Jakarta (2/11) - Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Universitas Pancasila dan Universitas Buana Perjuangan Karawang secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama pada Rabu, 1 November 2023 di ruang rapat BSM Gedung Kementerian PPN/Bappenas. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang perencanaan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek hukum. Penandatanganan ini merupakan langkah awal yang penting sebagai penerjemahan dari Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani pada bulan Agustus lalu.

Acara penandatanganan ini turut dihadiri oleh Plt. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Bapak Taufik Hanafi, Direktur Pendidikan Tinggi, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bapak Andri N.R Mardiah, Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Ibu Ellis Indrawati, Kepala Biro Hukum, Ibu RR. Rita Erawati, Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, Bapak Deny Guntara, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Bapak Edy Pratomo, Wakil Dekan I Universitas Pancasila, Ibu  Zaitun Abdullah, Koordinator Bagian Bantuan Hukum, Bapak Ari Prasetyo dan perwakilan dari unit kerja terkait di Kementerian PPN/Bappenas.

Gedung yang menjadi saksi sejarah ini, yang baru-baru ini diumumkan sebagai cagar budaya nasional sejak 25 Oktober 2023, menjadi lokasi tempat penandatanganan perjanjian ini. Dalam sambutannya, Bapak Taufik Hanafi, Plt. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah berjalan dengan baik. Bappenas bertugas untuk mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang menjadi dasar bagi visi dan misi calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024.

Salah satu fokus utama kerja sama ini adalah untuk memperkuat prinsip-prinsip penyusunan regulasi, menghindari hambatan-hambatan institusional dan regulasi yang menghambat pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas telah bekerja sama dengan Harvard University dalam melakukan growth diagnostic untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pembangunan, yang ternyata adalah aspek kelembagaan dan regulasi. Oleh karena itu, Bappenas berharap dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, terutama dalam pengembangan regulasi yang mendukung pembangunan.

Ibu RR. Rita Erawati, Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, menjelaskan bahwa kerja sama teknis antara Biro Hukum dan kedua perguruan tinggi ini akan mendukung tugas dan fungsi Biro Hukum dalam melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan hukum, fasilitasi, advokasi, dan pengoordinasian bantuan hukum, serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

Dalam sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan hasil dari hampir satu tahun proses perencanaan. Universitas Buana Perjuangan Karawang berkomitmen untuk mengembangkan visinya menjadi internasional dan telah menandatangani kerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk Kementerian PPN/Bappenas. Beliau menekankan pentingnya memberikan informasi langsung kepada mahasiswa, sehingga kerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas akan menjadi jembatan penting.

Dekan Universitas Pancasila menyatakan bahwa kerja sama ini akan menjadi kerja sama yang konkret, yang mencakup berbagai aspek, seperti pelatihan, partisipasi dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, perkuliahan dosen tamu, riset kolaboratif, kajian kebijakan, konsultasi, dan banyak lagi. Universitas Pancasila berjanji untuk memperpanjang kerja sama ini setelah periode 3 tahun berakhir.

Perjanjian Kerja Sama ini memiliki ruang lingkup yang luas dan diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan tri dharma perguruan tinggi dalam meningkatkan perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum. Dengan semangat kerja sama yang kuat, diharapkan hasilnya akan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Indonesia ke arah visi Indonesia Emas 2045.