Depok (20/9)- Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas menghadiri rapat bimbingan teknis penilaian IKK (Indeks Kualitas Kebijakan) pada Selasa, 19/09/ 2023 yang diselenggarakan di Hotel Margo Depok, Jawa Barat. Agenda dari rapat ini membahas tentang bobot penilaian dan identifikasi data dukung pada dimensi penilaian IKK. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penilaian IKK berjalan dengan baik dan lancar serta membantu memenuhi bukti dukung dan kertas kerja dengan baik.

Rapat dimulai dengan pembukaan sekaligus pemaparan dari Inspektur Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan (IBKK), Bapak Thohir Afandi. Beliau menggarisbawahi bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dalam mengisi kertas kerja serta indeks kualitas kerja yang dimiliki oleh para lembaga perencana. Dalam konteks ini, bukan sekadar forum penilaian, tetapi juga tempat untuk belajar bersama dalam mengisi kertas kerja penilaian IKK dan mengidentifikasi data dukung penilaian IKK.

Rapat dimoderatori oleh Ibu Maulina, Beliau menyambungkan pembukaan dengan menyatakan bahwa kehadiran Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Biro Hukum dalam forum ini adalah untuk memecahkan berbagai pertanyaan yang timbul selama proses penilaian. Tujuannya adalah untuk memastikan penilaian IKK berjalan sebaik mungkin.

Bapak Aldino dari Lembaga Administrasi Negara menjelaskan pentingnya mengidentifikasi kelompok rentan, yang bisa mencakup badan usaha, instansi, atau individu yang terdampak oleh kebijakan. Analisis harus relevan dengan bagian yang ditanyakan, dan informasi harus ada dalam naskah urgensinya. Pengisian IKK, meskipun tidak terlalu sulit, perlu koordinasi dan konsolidasi. Enumerator berperan penting dalam dapat mengakses bukti dukung. Sistem dirancang untuk mengunggah satu dokumen, yang harus diperiksa apakah dapat dibuka setelah diunggah.

Untuk bukti dukung lebih dari satu, disarankan untuk menggabungkannya dan menggunakan Google Drive dengan struktur folder yang memudahkan penilaian. Jika bukti dukung ada dalam peraturan atau regulasi, keterkaitannya harus dijelaskan dalam dokumen yang diunggah. Pemaparan diakhiri dengan pengingat bahwa perencanaan masuk ke dimensi historis, sementara evaluasi kemanfaatan masuk ke dimensi dinamis.

Selanjutnya, sesi diskusi diadakan untuk menjawab pertanyaan dari masing-masing direktorat. Salah satu poin penting yang dibahas adalah kemungkinan untuk mempertimbangkan sampel peraturan baru yang dikeluarkan. Jika terdapat Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang dijadikan rujukan yang dapat disampaikan melalui Google Drive.

Kesimpulan dari rapat ini adalah pentingnya mempersiapkan jawaban dan bukti dukung dengan narasi yang diperlukan pada akhir September 2023, diharapkan semua dokumen dan bukti dukung dapat dilengkapi untuk melakukan koreksi dan perbaikan sebelum batas akhir pada 10 Oktober 2023. Rapat bimbingan teknis ini memberikan pandangan mendalam tentang proses penilaian IKK yang transparan dan berfokus pada peningkatan kualitas kebijakan publik. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil dalam rapat ini akan membantu memastikan bahwa kebijakan publik khususnya di Kementerian PPN/Bappenas dapat diberlakukan dengan lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.