Jakarta (3/2) – Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan rapat  secara daring dan luring di Hotel Royal Padjajaran Bogor. Rapat ini membahas mengenai Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2022 dan Pelaksanaan Pemantauan Program Penyusunan Peraturan Presiden di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022.

Acara ini dihadiri oleh Bapak Djoko Pudjirahardjo, S.H., MHum., selaku Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Ibu Rita Erawati selaku Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, serta dihadiri oleh Perwakilan unit kerja terkait di Kementerian PPN/Bappenas diantaranya adalah Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana; Direktorat Hukum dan Regulasi, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Direktorat Pangan dan Pertanian, Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Fungsional Analis Hukum dan Seluruh Staf Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas.

Acara sosialisasi ini singkatnya membahas pengenalan sistem kerja Biro Hukum Bappenas kepada unit kerja kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai evaluasi Prolegnas Prioritas 2021 dan Progsun PP/Perpres Tahun 2021 Prakarsa Bappenas dan pelaksanaan kebijakan Rancangan PP/Perpres Progsun 2021 yang diluncurkan di tahun 2022 serta strategi penyusunan Perpres Tahun 2022 prakarsa dari Kementerian PPN/Bappenas agar bisa selesai tepat waktu. Tindak lanjut dari hasil rapat ini yaitu seperti yang disampaikan Bapak Pudji, bahwa BPHN akan memonitoring atas pelaksanaan Prolegnas, Progsun PP dan Progsun Perpres dimaksud melalui Aplikasi Perencanaan Hukum (Sirenkum).