Total data ditampilkan: 227
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di R ...
Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional, produk-produk perencanaan yang dihasilkan Kementerian PPN/Bappenas perlu diper ...
“Mahkamah berkesimpulan :Mahkamah berwenang mengadili permohonan;Pemohon prima facie memiliki kedudukan hukum (legal sta ...
Dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2011 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Inrastruktur sebagai perubah ...
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mewajibkan K/L/D/I mempunyai ULP (Unit Layanan Pengadaan) sebagai u ...
Sidang Class Action BARU AKAN Memasuki Pokok Perkara Menurut informasi yang masuk di Biro Hukum Bappenas bahwa terdapat pihak ...
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP), sebagai uni ...
Dengan adanya gugatan LSM KTI perihal Pengujian Lampiran Undang Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 &n ...
Dengan pertimbangan telah memenuhi tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok, maka Gugatan Pengungsi Maluku – Maluku Utara dinyatakan sah menurut ...
Pemerintah RI dan Pemerintah Amerika Serikat telah menandatangani perjanjian hibah Program Compact untuk Indonesia. Sebagai pelaksanaan perjanjian ...
Lembaga Swadaya Masyarakat yang menamakan dirinya LSM Konsumen Telekomunikasi Indonesia (LSM KTI) baru-baru ini mengajukan pengujian Lampiran Undan ...
LSM Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) mengajukan permohonan pengujian Pasal 10 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang ...