Total data ditampilkan: 222
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan agar masing-masing instansi ...
Bappenas berusaha konsisten berpartisipasi dalam aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Sesuai Amanat Peraturan Presiden No 55 tahun 2012 tenta ...
Tanggal 6 Maret 2013, Staf Biro Hukum menghadiri Seminar Nasional mengenai Penerapan Electronic Based Transaction dalam Mekanisme Pencairan APBN Pa ...
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (UU 25/2004) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sudah berjalan selama 8 Tahun sehingga perlu dilakuk ...
Dalam rangka penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Kertas Kerja PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi B ...
Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon II di Kementerian PPN/Bappenas perlu dilandasi dengan dasar hukum yang jelas antara lain d ...
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sudah resmi memiliki Logo baru pada hari kamis, 20 Desember 2012. Logo tersebut merupakan has ...
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Menteri ...
Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan survey PP 39/2006 untuk mengetahui perspektif stakeholders terhadap PP 39/2006 dengan menggunak ...
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 (PP 39/2006) sudah ada dan berlaku sejak tahun 2006. Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas bermaksud mengeta ...
Penjabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa memiliki peran yang sangat strategis dalam pengadaan Barang/Jasa di Keme ...
Hibah MCC (Millenium Challenge Corporation) merupakan program hibah pemerintah Amerika Serikat yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia ...