Total data ditampilkan: 222
PPK memiliki peran yang sangat strategis dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PPN/Bappenas. Oleh karena itu, diperlukan PPK dan staf yang mem ...
Salah satu syarat efektifnya Grant Agreement Millennium Challenge Compact (Compact) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerin ...
Staf Biro Hukum Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan pengundangan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman ...
Program Compact, adalah program yang dibiayai dana hibah pemerintah Amerika Serikat, yang perjanjian hibahnya telah ditandatangani oleh Menteri Lua ...
Badan Semi Otonom (BSO) “Forum Studi Bisnis” Fakultas Hukum Universitas Airlangga memandang penting mahasiswa memiliki pemahaman dan pe ...
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di R ...
Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional, produk-produk perencanaan yang dihasilkan Kementerian PPN/Bappenas perlu diper ...
“Mahkamah berkesimpulan :
Dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2011 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Inrastruktur sebagai perubah ...
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mewajibkan K/L/D/I mempunyai ULP (Unit Layanan Pengadaan) sebagai u ...
Sidang Class Action BARU AKAN Memasuki Pokok Perkara Menurut informasi yang masuk di Biro Hukum Bappenas bahwa terdapat pihak ...
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP), sebagai uni ...