BIRO HUKUM

No.	Tusi Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan PUU	Jawaban
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional	Tidak
2	Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional	Tidak
3	Pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional	Tidak
4	Penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional	Tidak
5	koordinasi fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait	Tidak
6	Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas	Tidak
7	Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional	Ya
8	Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden	Tidak
9	Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga	Ya
10	Tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Sebutkan Nomor dan Judul Peraturan	Ya
Kesimpulan :

No.

Tusi Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan PUU

Jawaban

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

Tidak

Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional

Tidak

Pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional

Tidak

Penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional

Tidak

koordinasi fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait

Tidak

Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas

Tidak

Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional

Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden

Tidak

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga

Tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Sebutkan Nomor dan Judul Peraturan

Kesimpulan :

No.	ASAS PEMBENTUKAN PUU	ANALISA
1	KEJELASAN TUJUAN Peraturan Perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai	Tujuan: 1. Tata kelola pemerintahan yang baik; 2. Pedoman yang memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi unit kerja maupun Pegawai di Kementerian PPN/Bappenas dalam melakukan penanganan Konflik Kepentingan
2	KELEMBAGAAN/PEJABAT YANG TEPAT Setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang- undangan yang berwenang	Kelembagaan : Kementerian PPN/Bappena
3	KESESUAIAN ANTARA JENIS , HIRARKI, DAN MATERI MUATAN Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan	Sesuai
4	DAPAT DILAKSANAKAN Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis	Dilaksanakan oleh pegawai di Kementerian PPN/Bappenas
5	KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Sebagai pedoman dalam memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi unit kerja maupun Pegawai di Kementerian PPN/Bappenas dalam melakukan penanganan Konflik Kepentingan
6	KEJELASAN RUMUSAN Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai	Sistematis Jelas
7	KETERBUKAAN Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang se	Pembahasan antara Inspektorat, Biro Hukum, Biro Sumber Daya Manusia, Unit Kerja Terkai
Kesimpulan :

No.

ASAS PEMBENTUKAN PUU

ANALISA

KEJELASAN TUJUAN
Peraturan Perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai

Tujuan: 1. Tata kelola pemerintahan yang baik; 2. Pedoman yang memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi unit kerja maupun Pegawai di Kementerian PPN/Bappenas dalam melakukan penanganan Konflik Kepentingan

KELEMBAGAAN/PEJABAT YANG TEPAT
Setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang- undangan yang berwenang

Kelembagaan : Kementerian PPN/Bappena

KESESUAIAN ANTARA JENIS , HIRARKI, DAN MATERI MUATAN
Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

Sesuai

DAPAT DILAKSANAKAN
Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis

Dilaksanakan oleh pegawai di Kementerian PPN/Bappenas

KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN
Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Sebagai pedoman dalam memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi unit kerja maupun Pegawai di Kementerian PPN/Bappenas dalam melakukan penanganan Konflik Kepentingan

KEJELASAN RUMUSAN
Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai

Sistematis
Jelas

KETERBUKAAN
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang se

Pembahasan antara Inspektorat, Biro Hukum, Biro Sumber Daya Manusia, Unit Kerja Terkai

Kesimpulan :

No.	UNSUR SMAB	SUBTANSI RANCANGAN PUU	SUBTANSI PUU TERKAIT
1	SIAPA Sandingkan pihak-pihak yang melaksanakan aturan dalam Rancangan Peraturan dengan pihak-pihak yang melaksanakan aturan dalam peraturan terkait	Kementerian PPN/Bappenas Kementerian/Lembaga terkait Pemerintah Daerah Provinsi cq. Bappeda dan SKP terkait Badan Usaha	PP 39/2006 Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga, dan SKPD PP 40/2006 Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu,Kemen PAN & RB, Kementerian/Lembaga.
2	MELAKUKAN APA Sandingkan aktivitas/kebijakan yang dilakukan oleh “Siapa” sebagaimana tersebut di atas dalam Rancangan Peraturan dengan aktivitas/kebijakan yang dilakukan oleh “Siapa” dalam peraturan terkait	Penyusunan Rancangan Awal RPI2JM; Penyusunan Rancangan Interim RPI2JM; Penyusunan Rancangan Akhir RPI2JM; Pemantauan RPI2JM; dan Evaluasi RPI2JM.	PP 39/2006 Melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi. PP 40/2006 Penyiapan Rancangan Awal RKP; Penyiapan Rancangan Renja-KL; Penyusunan Rancangan Interim RKP; Pelaksanaan Musrenbang Tahunan; Penyu
3	BAGAIMANA Sandingkan bagaimana cara melaksanakan akvitas/kebijakan dalam Rancangan Peraturan dengan cara melaksanakan akvitas/kebijakan dalam peraturan terkait. Dalam kolom ini dapat pula diuraikan tentang dampak dan waktu	Kementerian PPN/Bappenas menyusun rancangan RPI2JM bersama dengan K/L, Pemda Provinsi, dan Badan Usaha. Hasil Racangan RPI2JM ditetapkan menjadi Kepmen RPI2JM. RPI2JM dilakukan pemantauan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan laporan perkembangan	PP 39/2006 Melakukan pemantauan secara berkala triwulanan dan berjenjang dari daerah dan K/L kepada Kementerian Perencanaan dan Kemenkeu Evaluasi di tengah tahun periode dan akhir periode sebagai bahan masukan penyusunan rencana selanjutnya. PP 4
Kesimpulan :

No.

UNSUR SMAB

SUBTANSI RANCANGAN PUU

SUBTANSI PUU TERKAIT

KESIMPULAN

SIAPA
Sandingkan pihak-pihak yang melaksanakan aturan dalam Rancangan Peraturan dengan pihak-pihak yang melaksanakan aturan dalam peraturan terkait

Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian/Lembaga terkait
Pemerintah Daerah Provinsi cq. Bappeda dan SKP terkait
Badan Usaha

PP 39/2006 Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga, dan SKPD
PP 40/2006 Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu,Kemen PAN & RB, Kementerian/Lembaga.

MELAKUKAN APA
Sandingkan aktivitas/kebijakan yang dilakukan oleh “Siapa” sebagaimana tersebut di atas dalam Rancangan Peraturan dengan aktivitas/kebijakan yang dilakukan oleh “Siapa” dalam peraturan terkait

Penyusunan Rancangan Awal RPI2JM;
Penyusunan Rancangan Interim RPI2JM;
Penyusunan Rancangan Akhir RPI2JM;
Pemantauan RPI2JM; dan
Evaluasi RPI2JM.

PP 39/2006 Melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi.

PP 40/2006

Penyiapan Rancangan Awal RKP;
Penyiapan Rancangan Renja-KL;
Penyusunan Rancangan Interim RKP;
Pelaksanaan Musrenbang Tahunan;
Penyu

BAGAIMANA
Sandingkan bagaimana cara melaksanakan akvitas/kebijakan dalam Rancangan Peraturan dengan cara melaksanakan akvitas/kebijakan dalam peraturan terkait. Dalam kolom ini dapat pula diuraikan tentang dampak dan waktu

Kementerian PPN/Bappenas menyusun rancangan RPI2JM bersama dengan K/L, Pemda Provinsi, dan Badan Usaha.
Hasil Racangan RPI2JM ditetapkan menjadi Kepmen RPI2JM.
RPI2JM dilakukan pemantauan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan laporan perkembangan

PP 39/2006 Melakukan pemantauan secara berkala triwulanan dan berjenjang dari daerah dan K/L kepada Kementerian Perencanaan dan Kemenkeu Evaluasi di tengah tahun periode dan akhir periode sebagai bahan masukan penyusunan rencana selanjutnya.

PP 4

Kesimpulan :

HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

TENTANG

RANCANGAN PERMEN PPN/BAPPENAS TENTANG PANDUAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Tanggal : 2015-04-06

Peserta :
- BIRO UMUM
-
-

Peraturan terkait :
- Perpres 65 Tahun 2016
- Perpres 66 Tahun 2016
- UU 25 Tahun 2004

TUSI

ASAS

METODE SMAB

HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

TENTANG

RANCANGAN PERMEN PPN/BAPPENAS TENTANG PANDUAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Tanggal : 2015-04-06

Peserta : - BIRO UMUM - -

Peraturan terkait : - Perpres 65 Tahun 2016 - Perpres 66 Tahun 2016 - UU 25 Tahun 2004

TUSI

ASAS

METODE SMAB

Peserta :
- BIRO UMUM
-
-

Peraturan terkait :
- Perpres 65 Tahun 2016
- Perpres 66 Tahun 2016
- UU 25 Tahun 2004