BIRO HUKUM

No.	Tusi Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan PUU	Jawaban
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional	Tidak
2	Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional	Tidak
3	Pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional	Tidak
4	Penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional	Tidak
5	koordinasi fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait	Tidak
6	Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas	Ya
7	Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional	Ya
8	Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden	Tidak
9	Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga	Ya
10	Tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Sebutkan Nomor dan Judul Peraturan	Ya
Kesimpulan : Rancangan Peraturan Menteri ini dapat dijadikan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas

No.

Tusi Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan PUU

Jawaban

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

Tidak

Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional

Tidak

Pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional

Tidak

Penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional

Tidak

koordinasi fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait

Tidak

Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas

Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional

Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden

Tidak

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga

Tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Sebutkan Nomor dan Judul Peraturan

Kesimpulan :

Rancangan Peraturan Menteri ini dapat dijadikan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas

No.	ASAS PEMBENTUKAN PUU	ANALISA
1	KEJELASAN TUJUAN Peraturan Perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai	Untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas
2	KELEMBAGAAN/PEJABAT YANG TEPAT Setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang- undangan yang berwenang	Berdasarkan Pasal 8 UU 12 Tahun 2011, memberikan kewenangan kepada Menteri untuk membuat Peraturan Menteri
3	KESESUAIAN ANTARA JENIS , HIRARKI, DAN MATERI MUATAN Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan	Materi Muatan dalam Rpermen tepat dijadikan Peraturan Menteri
4	DAPAT DILAKSANAKAN Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis	Filosofis: Tujuan dibentuknya adalah untuk memberikan ketertiban dalam proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas Sosiologis : Ketika Permen ini diterapkan maka memberikan kemudahan kepada setiap unit
5	KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Keputusan di Kementerian PPN/Bappena
6	KEJELASAN RUMUSAN Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai	Rancangan Permen ini sudah tersistematis dan tidak multitafsir.
7	KETERBUKAAN Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang se	Draft sudah dilakukan uji Publik dan mendapat masukan dari berbagai macam pihak
Kesimpulan : Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan

No.

ASAS PEMBENTUKAN PUU

ANALISA

KEJELASAN TUJUAN
Peraturan Perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas

KELEMBAGAAN/PEJABAT YANG TEPAT
Setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang- undangan yang berwenang

Berdasarkan Pasal 8 UU 12 Tahun 2011, memberikan kewenangan kepada Menteri untuk membuat Peraturan Menteri

KESESUAIAN ANTARA JENIS , HIRARKI, DAN MATERI MUATAN
Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

Materi Muatan dalam Rpermen tepat dijadikan Peraturan Menteri

DAPAT DILAKSANAKAN
Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis

Filosofis: Tujuan dibentuknya adalah untuk memberikan ketertiban dalam proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas
Sosiologis : Ketika Permen ini diterapkan maka memberikan kemudahan kepada setiap unit

KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN
Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Keputusan di Kementerian PPN/Bappena

KEJELASAN RUMUSAN
Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai

Rancangan Permen ini sudah tersistematis dan tidak multitafsir.

KETERBUKAAN
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang se

Draft sudah dilakukan uji Publik dan mendapat masukan dari berbagai macam pihak

Kesimpulan :

Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan

No.	UNSUR SMAB	SUBTANSI RANCANGAN PUU	SUBTANSI PUU TERKAIT
1	SIAPA Sandingkan pihak-pihak yang melaksanakan aturan dalam Rancangan Peraturan dengan pihak-pihak yang melaksanakan aturan dalam peraturan terkait	Seluruh Unit Kerja Kementerian PPN/Bappenas	UU 12 Tahun 2011: Kementerian, Lembaga Negara, PEMDA Peraturan Presiden 87 Tahun 2014: Kementerian, Lembaga Negara, PEMDA
2	MELAKUKAN APA Sandingkan aktivitas/kebijakan yang dilakukan oleh “Siapa” sebagaimana tersebut di atas dalam Rancangan Peraturan dengan aktivitas/kebijakan yang dilakukan oleh “Siapa” dalam peraturan terkait	Mengatur setiap unit kerja dalam pembuatan PUU dan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas	UU 12 Tahun 2011: Mengatur setiap Kementerian, Lembaga Negara, PEMDA dalam menyusun PUU Peraturan Presiden 87 Tahun 2014: Mengatur setiap Kementerian, Lembaga Negara, PEMDA dalam menyusun PUU
3	BAGAIMANA Sandingkan bagaimana cara melaksanakan akvitas/kebijakan dalam Rancangan Peraturan dengan cara melaksanakan akvitas/kebijakan dalam peraturan terkait. Dalam kolom ini dapat pula diuraikan tentang dampak dan waktu	Dalam rancangan Permen ini unit kerja mendapatkan pedoman dalam proses penyusunan PUU dan Keputusan Kebijakan PPN/Kepala Bappenas	UU 12 Tahun 2011: Memberikan Pedoman kepada K/L/D dalam menyusun PUU Peraturan Presiden 87 Tahun 2014: Memberikan pedoman kepada K/L/D bagaimana cara melaksanakan UU 12 Tahun 2011
Kesimpulan : Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan

No.

UNSUR SMAB

SUBTANSI RANCANGAN PUU

SUBTANSI PUU TERKAIT

KESIMPULAN

SIAPA
Sandingkan pihak-pihak yang melaksanakan aturan dalam Rancangan Peraturan dengan pihak-pihak yang melaksanakan aturan dalam peraturan terkait

Seluruh Unit Kerja Kementerian PPN/Bappenas

UU 12 Tahun 2011: Kementerian, Lembaga Negara, PEMDA
Peraturan Presiden 87 Tahun 2014: Kementerian, Lembaga Negara, PEMDA

MELAKUKAN APA
Sandingkan aktivitas/kebijakan yang dilakukan oleh “Siapa” sebagaimana tersebut di atas dalam Rancangan Peraturan dengan aktivitas/kebijakan yang dilakukan oleh “Siapa” dalam peraturan terkait

Mengatur setiap unit kerja dalam pembuatan PUU dan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas

UU 12 Tahun 2011: Mengatur setiap Kementerian, Lembaga Negara, PEMDA dalam menyusun PUU
Peraturan Presiden 87 Tahun 2014: Mengatur setiap Kementerian, Lembaga Negara, PEMDA dalam menyusun PUU

BAGAIMANA
Sandingkan bagaimana cara melaksanakan akvitas/kebijakan dalam Rancangan Peraturan dengan cara melaksanakan akvitas/kebijakan dalam peraturan terkait. Dalam kolom ini dapat pula diuraikan tentang dampak dan waktu

Dalam rancangan Permen ini unit kerja mendapatkan pedoman dalam proses penyusunan PUU dan Keputusan Kebijakan PPN/Kepala Bappenas

UU 12 Tahun 2011: Memberikan Pedoman kepada K/L/D dalam menyusun PUU
Peraturan Presiden 87 Tahun 2014: Memberikan pedoman kepada K/L/D bagaimana cara melaksanakan UU 12 Tahun 2011

Kesimpulan :

Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan

HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNANAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Tanggal : 2018-04-06

Peserta :
- BIRO HUKUM
-
-

Peraturan terkait :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
-

TUSI

ASAS

METODE SMAB

HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNANAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Tanggal : 2018-04-06

Peserta : - BIRO HUKUM - -

Peraturan terkait : - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 - Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 -

TUSI

ASAS

METODE SMAB

Peserta :
- BIRO HUKUM
-
-

Peraturan terkait :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
-