BIRO HUKUM

No.	Tusi Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan PUU	Jawaban
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional	Tidak
2	Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional	Tidak
3	Pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional	Tidak
4	Penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional	Tidak
5	koordinasi fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait	Tidak
6	Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas	Ya
7	Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional	Ya
8	Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden	Tidak
9	Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga	Ya
10	Tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Sebutkan Nomor dan Judul Peraturan	Ya
Kesimpulan : Rancangan Peraturan Menteri PPN/Bappenas dapat disusun

No.

Tusi Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan PUU

Jawaban

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

Tidak

Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional

Tidak

Pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional

Tidak

Penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional

Tidak

koordinasi fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait

Tidak

Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas

Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional

Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden

Tidak

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga

Tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Sebutkan Nomor dan Judul Peraturan

Kesimpulan :

Rancangan Peraturan Menteri PPN/Bappenas dapat disusun

No.	ASAS PEMBENTUKAN PUU	ANALISA
1	KEJELASAN TUJUAN Peraturan Perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai	Untuk melaksanakan tertib administrasi
2	KELEMBAGAAN/PEJABAT YANG TEPAT Setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang- undangan yang berwenang	Berdasarkan UU No.43 tahun 2009 setiap kementerian harus memiliki 4pilar , yaitu : Tata Naskah DInas, Jadwal Retensi Arsip, Klasifikasi Arsip, dan Klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis
3	KESESUAIAN ANTARA JENIS , HIRARKI, DAN MATERI MUATAN Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan	Pengaturan Mengenai Tata Naskah Dinas akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/kepala Bappenas Berdasarkan UU No.43 Tahun 2009
4	DAPAT DILAKSANAKAN Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis	Permen ini nantinya akan berlaku untuk internal Kementerian PPN/Bappenas
5	KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Sebagai acuan dalam penyusunan korespondensi internal dan eksternal
6	KEJELASAN RUMUSAN Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai	Permen ini harus jelas dan dapat digunakan, dan dilengkapi dengan contoh pembuatan tata naskah dinas
7	KETERBUKAAN Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang se	Draft telah tersedia nantinya akan dibahas dengan mempertimbangkan masukan dari semua pihak
Kesimpulan : Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan

No.

ASAS PEMBENTUKAN PUU

ANALISA

KEJELASAN TUJUAN
Peraturan Perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai

Untuk melaksanakan tertib administrasi

KELEMBAGAAN/PEJABAT YANG TEPAT
Setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang- undangan yang berwenang

Berdasarkan UU No.43 tahun 2009 setiap kementerian harus memiliki 4pilar , yaitu : Tata Naskah DInas, Jadwal Retensi Arsip, Klasifikasi Arsip, dan Klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis

KESESUAIAN ANTARA JENIS , HIRARKI, DAN MATERI MUATAN
Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

Pengaturan Mengenai Tata Naskah Dinas akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/kepala Bappenas Berdasarkan UU No.43 Tahun 2009

DAPAT DILAKSANAKAN
Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis

Permen ini nantinya akan berlaku untuk internal Kementerian PPN/Bappenas

KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN
Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Sebagai acuan dalam penyusunan korespondensi internal dan eksternal

KEJELASAN RUMUSAN
Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai

Permen ini harus jelas dan dapat digunakan, dan dilengkapi dengan contoh pembuatan tata naskah dinas

KETERBUKAAN
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang se

Draft telah tersedia nantinya akan dibahas dengan mempertimbangkan masukan dari semua pihak

Kesimpulan :

Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan

No.	UNSUR SMAB	SUBTANSI RANCANGAN PUU	SUBTANSI PUU TERKAIT
1	SIAPA Sandingkan pihak-pihak yang melaksanakan aturan dalam Rancangan Peraturan dengan pihak-pihak yang melaksanakan aturan dalam peraturan terkait	Seluruh Pegawai Kementerian PPN/Bappenas	UU No. 43 Tahun 2009: Lembaga Negara, BUMN, BUMD, PEMDA, PTN PP No. 28 Tahun 2012: Lembaga Negara, BUMN, BUMD, PEMDA, PTN Perka ANRI No. 2 Tahun 2014: Lembaga Negara, BUMN, BUMD, PEMDA, PTN
2	MELAKUKAN APA Sandingkan aktivitas/kebijakan yang dilakukan oleh “Siapa” sebagaimana tersebut di atas dalam Rancangan Peraturan dengan aktivitas/kebijakan yang dilakukan oleh “Siapa” dalam peraturan terkait	Setiap pegawai dalam membuat Tata Naskah Dinas harus mengacu kepada Pedoman rancangan Peraturan Menteri ini	UU No. 43 Tahun 2009: Mengamanatkan untuk membuat 4 Pilar PP No. 28 Tahun 2012: Mengamanatkan untuk membuat 4 Pilar Perka ANRI No. 2 Tahun 2014: Mengamanatkan membuat podoman Tata Naskah Dinas
3	BAGAIMANA Sandingkan bagaimana cara melaksanakan akvitas/kebijakan dalam Rancangan Peraturan dengan cara melaksanakan akvitas/kebijakan dalam peraturan terkait. Dalam kolom ini dapat pula diuraikan tentang dampak dan waktu	Dalam rancangan Permen ini akan ada contoh-contoh format Tata Naskah Dinas yang harus diacu oleh semua pegawai. Apabila tidak diacu maka tertib administrasi tidak tercapai.	UU No. 43 Tahun 2009: Pencipta Arsip harus membuat tata naskah dinas untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien. PP No. 28 Tahun 2012: Pengaturan mengenai penyelenggaraan kearsipan di Tingkat Nasional, Provinsi, Kab/K
Kesimpulan : Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan

No.

UNSUR SMAB

SUBTANSI RANCANGAN PUU

SUBTANSI PUU TERKAIT

KESIMPULAN

SIAPA
Sandingkan pihak-pihak yang melaksanakan aturan dalam Rancangan Peraturan dengan pihak-pihak yang melaksanakan aturan dalam peraturan terkait

Seluruh Pegawai Kementerian PPN/Bappenas

UU No. 43 Tahun 2009: Lembaga Negara, BUMN, BUMD, PEMDA, PTN
PP No. 28 Tahun 2012: Lembaga Negara, BUMN, BUMD, PEMDA, PTN
Perka ANRI No. 2 Tahun 2014: Lembaga Negara, BUMN, BUMD, PEMDA, PTN

MELAKUKAN APA
Sandingkan aktivitas/kebijakan yang dilakukan oleh “Siapa” sebagaimana tersebut di atas dalam Rancangan Peraturan dengan aktivitas/kebijakan yang dilakukan oleh “Siapa” dalam peraturan terkait

Setiap pegawai dalam membuat Tata Naskah Dinas harus mengacu kepada Pedoman rancangan Peraturan Menteri ini

UU No. 43 Tahun 2009: Mengamanatkan untuk membuat 4 Pilar
PP No. 28 Tahun 2012: Mengamanatkan untuk membuat 4 Pilar
Perka ANRI No. 2 Tahun 2014: Mengamanatkan membuat podoman Tata Naskah Dinas

BAGAIMANA
Sandingkan bagaimana cara melaksanakan akvitas/kebijakan dalam Rancangan Peraturan dengan cara melaksanakan akvitas/kebijakan dalam peraturan terkait. Dalam kolom ini dapat pula diuraikan tentang dampak dan waktu

Dalam rancangan Permen ini akan ada contoh-contoh format Tata Naskah Dinas yang harus diacu oleh semua pegawai. Apabila tidak diacu maka tertib administrasi tidak tercapai.

UU No. 43 Tahun 2009: Pencipta Arsip harus membuat tata naskah dinas untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien.
PP No. 28 Tahun 2012: Pengaturan mengenai penyelenggaraan kearsipan di Tingkat Nasional, Provinsi, Kab/K

Kesimpulan :

Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan

HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Tanggal : 2018-04-06

Peserta :
- Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
-
-

Peraturan terkait :
- UU No. 43 Tahun 2009
- PP No. 28 Tahun 2012
- Perka ANRI No. 2 Tahun 2014

TUSI

ASAS

METODE SMAB

HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Tanggal : 2018-04-06

Peserta : - Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan - -

Peraturan terkait : - UU No. 43 Tahun 2009 - PP No. 28 Tahun 2012 - Perka ANRI No. 2 Tahun 2014

TUSI

ASAS

METODE SMAB

Peserta :
- Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
-
-

Peraturan terkait :
- UU No. 43 Tahun 2009
- PP No. 28 Tahun 2012
- Perka ANRI No. 2 Tahun 2014