BIRO HUKUM

No.	Tusi Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan PUU	Jawaban
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional	Ya
2	Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional	Ya
3	Pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional	Ya
4	Penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional	Ya
5	koordinasi fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait	Ya
6	Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas
7	Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional	Ya
8	Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden	Ya
9	Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga	Tidak ini diubah
10	Tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Sebutkan Nomor dan Judul Peraturan	Tidak ini diubah lagi
Kesimpulan : ini percobaan ya lagi coba

No.

Tusi Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan PUU

Jawaban

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional

Pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional

Penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional

koordinasi fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait

Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas

Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional

Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga

Tidak ini diubah

Tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Sebutkan Nomor dan Judul Peraturan

Tidak ini diubah lagi

Kesimpulan :

ini percobaan ya lagi coba

No.	ASAS PEMBENTUKAN PUU	ANALISA
1	KEJELASAN TUJUAN Peraturan Perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai	untuk melaksanakan pekerjaan lain
2	KELEMBAGAAN/PEJABAT YANG TEPAT Setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang- undangan yang berwenang	ini masih coba
3	KESESUAIAN ANTARA JENIS , HIRARKI, DAN MATERI MUATAN Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan	lagi coba
4	DAPAT DILAKSANAKAN Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis	tes lagi
5	KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	ini masih tes
6	KEJELASAN RUMUSAN Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai	tes kembali ya
7	KETERBUKAAN Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang se	oke siap ndan
Kesimpulan : file asas ini masih percobaan. harap tenang

No.

ASAS PEMBENTUKAN PUU

ANALISA

KEJELASAN TUJUAN
Peraturan Perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai

untuk melaksanakan pekerjaan lain

KELEMBAGAAN/PEJABAT YANG TEPAT
Setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang- undangan yang berwenang

ini masih coba

KESESUAIAN ANTARA JENIS , HIRARKI, DAN MATERI MUATAN
Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

lagi coba

DAPAT DILAKSANAKAN
Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis

tes lagi

KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN
Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

ini masih tes

KEJELASAN RUMUSAN
Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai

tes kembali ya

KETERBUKAAN
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang se

oke siap ndan

Kesimpulan :

file asas ini masih percobaan. harap tenang

No.	UNSUR SMAB	SUBTANSI RANCANGAN PUU	SUBTANSI PUU TERKAIT
1	SIAPA Sandingkan pihak-pihak yang melaksanakan aturan dalam Rancangan Peraturan dengan pihak-pihak yang melaksanakan aturan dalam peraturan terkait	Seluruh Pegawai kementerian PPN/Bappenas	UU No. 43 Tahun 2009:Lembaga Negara, BUMN, BUMD, PEMDA, PTN PP No. 28 Tahun 2012: Lembaga Negara, BUMN, BUMD, PEMDA, PTN Perka ANRI No. 2 Tahun 2014: Lembaga Negara, BUMN, BUMD, PEMDA, PTN
2	MELAKUKAN APA Sandingkan aktivitas/kebijakan yang dilakukan oleh “Siapa” sebagaimana tersebut di atas dalam Rancangan Peraturan dengan aktivitas/kebijakan yang dilakukan oleh “Siapa” dalam peraturan terkait	Setiap pegawai dalam membuat Tata Naskah Dinas harus mengacu kepada Pedoman rancangan Peraturan Menteri ini	UU No.43 Tahun 2009 : mengamanatkan untuk membuat 4 Pilar PP No.28 Tahun 2012 : Mengamanatkan untuk membuat 4 Pilar Perka ANRI No.2 Tahun 2014: Mengamanatkan membuat pedoman Tata Naskah Dinas
3	BAGAIMANA Sandingkan bagaimana cara melaksanakan akvitas/kebijakan dalam Rancangan Peraturan dengan cara melaksanakan akvitas/kebijakan dalam peraturan terkait. Dalam kolom ini dapat pula diuraikan tentang dampak dan waktu	Dalam rancangan Permen ini akan ada contoh-contoh format Tata Naskah Dinas yang harus diacu oleh semua pegawai. Apabila Tidak diacu maka tertib administrasi tidak tercapai.	UU No. 43 Tahun 2009: Pencipta Arsip harus membuat tata naskah dinas untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien. PP No. 28 Tahun 2012: Pengaturan mengenai penyelenggaraan kearsipan di Tingkat Nasional, Provinsi, Kab/K
Kesimpulan : Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan

No.

UNSUR SMAB

SUBTANSI RANCANGAN PUU

SUBTANSI PUU TERKAIT

KESIMPULAN

SIAPA
Sandingkan pihak-pihak yang melaksanakan aturan dalam Rancangan Peraturan dengan pihak-pihak yang melaksanakan aturan dalam peraturan terkait

Seluruh Pegawai kementerian PPN/Bappenas

UU No. 43 Tahun 2009:Lembaga Negara, BUMN, BUMD, PEMDA, PTN

PP No. 28 Tahun 2012: Lembaga Negara, BUMN, BUMD, PEMDA, PTN

Perka ANRI No. 2 Tahun 2014: Lembaga Negara, BUMN, BUMD, PEMDA, PTN

MELAKUKAN APA
Sandingkan aktivitas/kebijakan yang dilakukan oleh “Siapa” sebagaimana tersebut di atas dalam Rancangan Peraturan dengan aktivitas/kebijakan yang dilakukan oleh “Siapa” dalam peraturan terkait

Setiap pegawai dalam membuat Tata Naskah Dinas harus mengacu kepada Pedoman rancangan Peraturan Menteri ini

UU No.43 Tahun 2009 : mengamanatkan untuk membuat 4 Pilar

PP No.28 Tahun 2012 : Mengamanatkan untuk membuat 4 Pilar

Perka ANRI No.2 Tahun 2014: Mengamanatkan membuat pedoman Tata Naskah Dinas

BAGAIMANA
Sandingkan bagaimana cara melaksanakan akvitas/kebijakan dalam Rancangan Peraturan dengan cara melaksanakan akvitas/kebijakan dalam peraturan terkait. Dalam kolom ini dapat pula diuraikan tentang dampak dan waktu

Dalam rancangan Permen ini akan ada contoh-contoh format Tata Naskah Dinas yang harus diacu oleh semua pegawai. Apabila Tidak diacu maka tertib administrasi tidak tercapai.

UU No. 43 Tahun 2009: Pencipta Arsip harus membuat tata naskah dinas untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien.
PP No. 28 Tahun 2012: Pengaturan mengenai penyelenggaraan kearsipan di Tingkat Nasional, Provinsi, Kab/K

Kesimpulan :

Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan

HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

TENTANG

TATA KERJA JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Tanggal : 2020-02-28

Peserta :
- BIRO SDM
-
-

Peraturan terkait :
- UU No.5 tahun 2015
- PP 11 TAHUN 2017
- Kepmen PAN No. 16 Tahun 2001

TUSI

ASAS

METODE SMAB

HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

TENTANG

TATA KERJA JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Tanggal : 2020-02-28

Peserta : - BIRO SDM - -

Peraturan terkait : - UU No.5 tahun 2015 - PP 11 TAHUN 2017 - Kepmen PAN No. 16 Tahun 2001

TUSI

ASAS

METODE SMAB

Peserta :
- BIRO SDM
-
-

Peraturan terkait :
- UU No.5 tahun 2015
- PP 11 TAHUN 2017
- Kepmen PAN No. 16 Tahun 2001