• BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI
  • BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian Berdasarkan Subjek.
  • Home /
  • Subjek

Pencarian

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.126/M.PPN/HK/07/2019 TENTANG Perubahan Kedua atas KEP.139/M.PPN/HK/12/2018 tentang Pengangkatan PPK, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran (BP) Satuan Kerja
TIDAK BERLAKU
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.133/M.PPN/HK/07/2019 TENTANG Perubahan Ketiga atas KEP.139/M.PPN/HK/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran (BP) Satuan Kerja Kantor Menteri Negara PPN/BAPPENAS
TIDAK BERLAKU
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.150/M.PPN/HK/08/2019 TENTANG Perubahan Keempat atas KEP.139/M.PPN/HK/12/2018 tentang Pengangkatan PPK, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran (BP) Satuan Kerja Kantor Menteri Negara PPN/BAPPENAS
TIDAK BERLAKU
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.1/M.PPN/HK/01/2017 TENTANG Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (BP SATKER) Kementerian PPN/BAPPENAS
TIDAK BERLAKU
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.170A/M.PPN/HK/09/2019 TENTANG Perubahan Ketiga atas KEP.99A/M.PPN/HK/09/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Satuan Kerja Komite Nasional Syariah
TIDAK BERLAKU
KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.1/SES/HK/01/2020 TENTANG Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Kantor Menteri Negara PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.2/SES/HK/01/2020 TENTANG Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kantor Menteri Negara PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.3/SES/HK/01/2020 TENTANG Pengangkatan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Kantor Menteri PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN UNIT ESELON 1 NOMOR KEP.002/KPA.MCC/01/ TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL XIII/SATUAN KERJA PENGELOLA HIBAH MCC
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN UNIT ESELON 1 NOMOR KEP.003/KPA.MCC/01/ TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PENGELOLA HIBAH MCC
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN UNIT ESELON 1 NOMOR KEP.004/KPA.MCC/01/ TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR SATUAN KERJA PENGELOLA HIBAH MCC
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN UNIT ESELON 1 NOMOR KEP.01/D3/01/ TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR SATUAN KERJA MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF) KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN UNIT ESELON 1 NOMOR KEP.02/D3/01/ TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF) KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN UNIT ESELON 1 NOMOR KEP.03/D3/01/ TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF) KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.10/SES/HK/02/2020 TENTANG Pengangkatan Approver dan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.118/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG Pengangkatan Pengelola Sistem Akuntansi Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang di Satuan Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.49/M.PPN/HK/08/2016 TENTANG Perubahan atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.1/M.PPN/HK/01/2016 tentang Pengangkatan PPK, SPM, dan BPA Satker Kementerian PPN/BAPPENAS
TIDAK BERLAKU
KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.20/SES/HK/02/2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAN PEJABAT PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH SATKER KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 102A/M.PPN/HK/09/2017 TENTANG Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (BP SATKER) Komite Nasional Keuangan Syariah
TIDAK BERLAKU
 


Copyright © 2019 by Biro Hukum. All rights reserved.




Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gedung Wisma Bakrie 2 Lantai 16

Jl. HR. Rasuna Said, RT.10/RW.7, Kuningan, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Email : jdih@bappenas.go.id

Telp : +62 21 - 392 6252