• BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI
  • BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian Berdasarkan Subjek.
  • Home /
  • Subjek

Pencarian

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan
BERLAKU EFEKTIF
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif
BERLAKU EFEKTIF
MONOGRAFI HUKUM:PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PEMBANGUNAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.149/M.PPN/HK/07/2019 TENTANG Pengangkatan Pejabat Penanggung Jawab Program Pada Kementerian PPN/BAPPENAS
TIDAK BERLAKU
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.159/M.PPN/SES/HK/08/2019 TENTANG Perubahan atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.82/M.PPN/SES/HK/05/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Desain Program Pelatihan Non Gelar
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.183/M.PPN/HK/09/2019 TENTANG Perubahan atas Kep.9/M.PPN/HK/01/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.200/M.PPN/HK/10/2019 TENTANG Pengangkatan Pejabat Penanggung Jawab Program pada Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.98/M.PPN/HK/10/2014 TENTANG Pembntukan Tim Koordinasi Program Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU)
TIDAK BERLAKU
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.76/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG Pembentukan Tim Peningkatan Layanan Penyusunan Program dan Anggaran Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.77/M.PPN/SES/HK/05/2019 TENTANG Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama BAPPENAS
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.8A/M.PPN/HK/01/2010 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/05/2010 TENTANG Perubahan atas Kepmen PPN Nomor KEP.8a/M.PPN/HK/01/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.47/M.PPN/HK/06/2010 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Peace Corps di Indonesia
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.216/M.PPN/HK/12/2019 TENTANG Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS yang Dihasilkan dari Program Compact-Hibah Millennium Challenge Corporation yang Diserahterimakan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.14/M.PPN/HK/01/2011 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.32/M.PPN/HK/03/2011 TENTANG Pembentukan Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat Pengelolaan Koordinasi Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan UNFPA Siklus Ke 8 (Periode 2011-2015) Pelaksanaan Tahun 2011
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/03/2011 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Tingkat Pusat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPW-PISEW) Tahun 2011
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.51/M.PPN/HK/04/2011 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Perintah RI-UNICEF Periode 2011-2015
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.24/M.PPN/HK/03/2014 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pelaksanaan Program Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.25/M.PPN/HK/03/2014 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Sekretariat Bersama 3 Kementerian: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan K/L di Daerah (Penggunaan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.49/M.PPN/HK/05/2014 TENTANG Pembentukan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Program Peace Corps di Indonesia
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.256/KA/07/2001 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM INSTITUT INDONESIA-JERMAN (INDONESIAN-GERMAN INSTITUTE)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.279/M.PPN/06/2002 TENTANG RENCANA KERJA PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK TAHUN 2002 KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.219/KET/8/1995 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA PROGRAM PENGEMBANGAN LEUSER
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.123/KET/6/1996 TENTANG PEMBANGUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJASAMA ANTARA MASYARAKAT PERHUTANAN INDONESIA DENGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
 


Copyright © 2019 by Biro Hukum. All rights reserved.




Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gedung Wisma Bakrie 2 Lantai 16

Jl. HR. Rasuna Said, RT.10/RW.7, Kuningan, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Email : jdih@bappenas.go.id

Telp : +62 21 - 392 6252