• BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI
  • BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian Berdasarkan Subjek.
  • Home /
  • Subjek

Pencarian

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
TIDAK BERLAKU
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account-Indonesia
TIDAK BERLAKU
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
TIDAK BERLAKU
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.001/M.PPN/04/ TAHUN 2008 TENTANG Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
TIDAK BERLAKU
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.006/M.PPN/09/ TAHUN 2006 TENTANG Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP.013/M.PPN/02/2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana
TIDAK BERLAKU
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
BERLAKU EFEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019
BERLAKU EFEKTIF
PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 1/JUKLAK/SESMEN/04/2018 TENTANG Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.78/M.PPN/HK/08/2014 TENTANG Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor KEP.22/M.PPN/HK/03/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAN dan RAD PG) 2011-2015 Tahun 2014
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.82/M.PPN/HK/08/2014 TENTANG Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN Nomor KEP.68/M.PPN/HK/06/2014 tentang Pembentukan Tim Pengarah Program Proffesional Human Resources Development Phase IV
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
TIDAK BERLAKU
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.40/M.PPN/HK/06/2016 TENTANG Perubahan atas KEP.26/M.PPN/HK/04/2016 tentang Pembentukan Tim Narasumber Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2016 di 34 (Tiga Puluh Empat) Provinsi
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.59/M.PPN/HK/09/2010 TENTANG Perubahan atas Kepmen PPN Nomor KEP. 44/M.PPN/HK/09/2009 tentang Pembentukan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.2/M.PPN/HK/01/2020 TENTANG Perubahan atas Keputusan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor KEP.67/M.PPN/HK/04/2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.47/M.PPN/HK/08/2016 TENTANG Perubahan atas KEP.13/M.PPN/HK/02/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengarus Utamaan Gender Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.13/M.PPN/HK/02/2020 TENTANG Perubahan atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.23/M.PPN/HK/02/2019 tentang Pengangkatan Anggota Forum Masyarakat Statistik Masa Kerja Tahun 2019-2020
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.8/SES/HK/01/2020 TENTANG Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama BAPPENAS Selaku Pejabat Penandatangan Dipa/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian PPN/BAPPENAS Nomor KEP.4/SES/HK/01/2020 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Setiap Pejabat Pembuat Komitmen ti Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
SURAT EDARAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 1 Tahun 2020 tentang Implementasi Integrated Digital Workspace Dan Smart Office di Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.48/M.PPN/HK/08/2016 TENTANG Perubahan atas KEP.12/M.PPN/HK/02/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan United Population Fund Tahun 2016
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.64/M.PPN/HK/10/2016 TENTANG Perubahan atas Kepmen PPN KEP.28/M.PPN/HK/04/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penulisan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 dan Tahun 2085
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.66/M.PPN/HK/11/2016 TENTANG Perubahan atas Kepmen PPN Nomor KEP.42/M.PPN/HK/07/2016 tentang Tim Pengarah Bersama (Joint Steering Commitee) Global Pulse Lab Jakarta antar Pemerintah Republik Indonesia dan United Nations
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP. 1/M.PPN/HK/01/2015 TENTANG Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor KEP. 103/M.PPN/HK/12/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Penandatanganan SPM, PPK, dan BPA SATKER KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TIDAK BERLAKU
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP. 2/M.PPN/HK/01/2015 TENTANG Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor KEP.58/M.PPN/HK/09/2010 tentang Pembentukan Tim Pengelola Proyek Beasiswa Untuk Penguatan Reformasi Birokrasi Instansi
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.48/M.PPN/HK/03/2015 TENTANG Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 19/M.PPN/HK/02/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.52/M.PPN/HK/03/2015 TENTANG Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor KEP.42/M.PPN/HK/03/2015 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.51/M.PPN/HK/05/2014 TENTANG Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor KEP.14/M.PPN/HK/02/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian MDGS
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.81/M.PPN/HK/08/2014 TENTANG Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencana Pembangunan Nasional Nomor KEP.31/M.PPN/HK/03/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi The Indonesia Multi Donor Fund Facility For Disaster Recovery
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
SURAT EDARAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kementerian PPN/BAPPENAS
TIDAK BERLAKU
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.83/M.PPN/HK/08/2012 TENTANG Perubahan atas Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor KEP.59/M.PPN/HK/04/2012 tentang Pembentukan Tim Kajian Pengembangan Model Ekonomi Computable General Equilibrium (CGE) Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.45/M.PPN/HK/04/2020 TENTANG Perubahan atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Ketua Harian Tim Pengarah Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Nomor KEP.96/M.PPN/HK/10/2014 tentang Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.266A/M.PPN/06/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR: KEP.251/M.PPN/03/2003 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DAFTAR ISIAN PEMBIAYAAN PROYEK, PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK MATA ANGGARAN 69 PADA KANTOR MENTERI PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2003
TIDAK BERLAKU
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.275/M.PPN/08/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR: KEP.266/M.PPN/05/2003 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS) TINGKAT NASIONAL
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
SURAT EDARAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kementerian PPN/BAPPENAS
TIDAK BERLAKU
SURAT EDARAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG Perubahan Atas Surat Edaran Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Administrasi Kegiatan dan Anggaran Dalam Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja Serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai
BERLAKU EFEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.8/M.PPN/HK/02/2021 TENTANG Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KEP.138/M.PPN/HK/12/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penguatan Pendampingan Pembangunan dalam Rangka Percepatan Pencapaian Pembangunan
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.15/M.PPN/HK/02/2021 TENTANG Perubahan atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.62/M.PPN/HK/04/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
BERLAKU EFEKTIF
SURAT EDARAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (Work From Home/WFH)
BERLAKU EFEKTIF
 


Copyright © 2019 by Biro Hukum. All rights reserved.




Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gedung Wisma Bakrie 2 Lantai 16

Jl. HR. Rasuna Said, RT.10/RW.7, Kuningan, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Email : jdih@bappenas.go.id

Telp : +62 21 - 392 6252