• BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI
  • BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian Berdasarkan Subjek.
  • Home /
  • Subjek

Pencarian

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.7/M.PPN/HK/01/2019 TENTANG Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.105/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG Penetapan Unit Kerja yang Diusulkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.28/M.PPN/HK/04/2010 TENTANG Penetapan Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Tahun 2010-2014
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.65/M.PPN/HK/05/2012 TENTANG Penetapan Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Tahun 2012
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.70/M.PPN/HK/06/2012 TENTANG Penetapan Penggunaan Tanah Kavling Perumahan Pegawai BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.3/M.PPN/HK/01/2020 TENTANG Pembentukan Tim Penyiapan Penerapan Integrated Digital Workspace dan Smart Office di Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.215/M.PPN/HK/12/2019 TENTANG Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.4/M.PPN/HK/01/2020 TENTANG Penetapan Pejabat Sebagai Perwakilan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Selaku Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.7/M.PPN/HK/01/2020 TENTANG Penetapan Koordinator Forum Satu Data Indonesia, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan Walidata Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.120/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.55/M.PPN/HK/09/2016 TENTANG Penetapan Nama Gedung Utama Kementerian PPNBAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.56/M.PPN/HK/09/2016 TENTANG Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Instalasi dan Jaringan
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.57/M.PPN/HK/09/2016 TENTANG Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.58/M.PPN/HK/09/2016 TENTANG Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Lainnya
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.59/M.PPN/HK/09/2016 TENTANG Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.82/M.PPN/HK/05/2015 TENTANG Penetapan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur Tahun 2015
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.20/SES/HK/02/2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAN PEJABAT PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH SATKER KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/04/2020 TENTANG Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.231/KA/06/2001 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN PETUNJUK OPERASIONAL UNTUK SETIAP PROYEK PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.009/M.PPN/01/2003 TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA MILIK KANTOR MENTERI NEGARA PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.189/KET/9/1996 TENTANG PENCABUTAN DAN PENETAPAN PENGALIHAN PENGGUNAAN TANAH KAVLING/PERUMAHAN PEGAWAI BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
 


Copyright © 2019 by Biro Hukum. All rights reserved.




Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gedung Wisma Bakrie 2 Lantai 16

Jl. HR. Rasuna Said, RT.10/RW.7, Kuningan, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Email : jdih@bappenas.go.id

Telp : +62 21 - 392 6252