JDIH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

BERLAKU EFEKTIF

PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 6/JUKLAK/SESMEN/08/2018 TENTANG Pelaksanaan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.64/M.PPN/HK/04/2018 TENTANG Pembentukan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2019

TIDAK BERLAKU

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.76/M.PPN/HK/05/2018 TENTANG Perubahan atas KEP.51/M.PPN/HK/03/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGS)

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.114/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama Pelaksanaan Kerjasma Pemerintah dengan Badan Usaha

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.90/M.PPN/HK/07/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Konektivitas Asean

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.80/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Proyek Manajemen Talenta Indonesia

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.83/M.PPN/SES/HK/05/2019 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Rintisan Program

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.13/M.PPN/HK/01/2011 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Program Provincial Governane Strengthening Programme (PGSP) dan Articulating Governance And Local Governance In Indonesia (AGI)

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.21/M.PPN/HK/02/2011 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemberantasan Korupsi

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.7/SES/HK/02/2020 TENTANG Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan di Kementerian PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.13/M.PPN/HK/02/2014 TENTANG Pembentukan Tim Evaluasi Pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2011 : Antisipasi dan Respon Cepat Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim Untuk Mengamankan Produk Beras Nasional

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.44/M.PPN/HK/03/2011 TENTANG Pembentukan Tim Optimalisasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.92/M.PPN/HK/08/2017 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Indonesia Development Forum 2017

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.49/M.PPN/HK/05/2014 TENTANG Pembentukan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Program Peace Corps di Indonesia

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.74/M.PPN/HK/07/2014 TENTANG Pembentukan Tim Kerja Keterpaduan Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah

TIDAK BERLAKU

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.75/M.PPN/HK/07/2014 TENTANG Pembentukan Tim Kerja Pemantapan Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) dan Pengelolaan Kecamatan-Kecamatan Penghidupan Berkelanjutan (SLA), Cepat Unggul (QUICKWINS) dan Perluasan Lokasi Cepat Unggul

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.169/M.PPN/HK/11/2015 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Prakarsa Sektor Pengetahuan (Knowledge Sector Initiative)

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI BERSAMA NOMOR KEP.289/M.PPN/08/ TAHUN 2002 TENTANG Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-42/A/2000 dan S-2262/D.2/05/2000 Tanggal 3 Mei 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI BERSAMA NOMOR KEP.247/M.PPN/04/ TAHUN 2002 TENTANG Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-42/A/2000 dan S-2262/D.2/05/2000 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

TIDAK BERLAKU

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.1118/KA/08/2001 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN BATANG HARI IRRIGATION PROJECT-II

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.1105/KA/08/2001 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.025/KET/4/1996 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN PERTEMUAN MENTERI-MENTERI PERENCANAAN NEGARA-NEGARA ASEAN

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI BERSAMA NOMOR 0239/M.PPN/11/ TAHUN 2008 TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK)

BERLAKU EFEKTIF

BERITA: BIRO HUKUM KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS MELAKUKAN SOSIALISASI PELAKSANAAN PEMANTAUAN PROGRAM PENYUSUN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2021

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

BERLAKU EFEKTIF

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian