JDIH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Ekonomi Papua

BERLAKU EFEKTIF

BERITA: DISKUSI HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

BERITA: KNOWLEDGE SHARING TENTANG PENYUSUNAN DAN PENILAIAN REGULASI/KEBIJAKAN PUBLIK YANG PARTISIPATIF

MONOGRAFI HUKUM:EVOLUSI KEBIJAKAN PERTANAHAN DALAM HUKUM TANAH INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.11/M.PPN/HK/02/2019 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Harmonisasi Kebijakan Terkait dengan Aparatur Sipil Negara di Daerah

BERLAKU EFEKTIF

MONOGRAFI HUKUM:KEBIJAKAN EKONOMI POLITIK DAN HILANGNYA NALAR

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.2/M.PPN/HK/01/2017 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.167/M.PPN/HK/08/2019 TENTANG Pembentukan Tim Kajian Penyusunan Kebijakan Pembangunan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.173/M.PPN/HK/09/2019 TENTANG Pembentukan Tim Sinkronisasi Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.17/M.PPN/HK/02/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Harmonisasi Kebijakan Terkait Dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.6/M.PPN/HK/01/2010 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pendukung Proyek Kebijakan Reformasi Audit Publik (State Audit Reform-Sector Development Project)

TIDAK BERLAKU

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.6A/M.PPN/HK/01/2010 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Kebijakan Pemberantasan Korupsi

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.9A/M.PPN/HK/01/2010 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Kebijakan Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.206/M.PPN/HK/10/2019 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Data Kependudukan untuk Kebijakan Pembangunan

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.15/M.PPN/HK/01/2011 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.19/M.PPN/HK/02/2011 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pendukung Proyek Kebijakan Reformasi Audit Publik (State Audit Reform-Sector Development Project)

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.21/M.PPN/HK/02/2011 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemberantasan Korupsi

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.25/M.PPN/HK/03/2011 TENTANG Pembentukan Tim Prakarsa/Kajian Strategis Penusunan Kebijakan Subsidi Pertanian yang Efektif, Efisiensi, dan Berkeadilan

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.16/M.PPN/HK/02/2014 TENTANG Pembentukan Tim Pengarah Kebijakan Pembangunan Transportasi Nasional

TIDAK BERLAKU

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.23/M.PPN/HK/03/2014 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.84/M.PPN/HK/05/2015 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2015

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.41/M.PPN/HK/04/2014 TENTANG Pembentukan Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan Yang Baik

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.21/M.PPN/HK/02/2013 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan Whistleblowing System dan Peraturan Terkait Gratifikasi

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.1113/KA/07/2001 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN KEGIATAN WESTERN JAVA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PROJECT (WJEMP)

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.269/M.PPN/06/2002 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGKAJI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN HUTANG LUAR NEGERI

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.272/M.PPN/07/2003 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN REFORMASI AUDIT PUBLIK

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

SURAT EDARAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.288/M.PPN/07/2002 TENTANG KOMITE PENASEHAT KAJIAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.297/M.PPN/09/2002 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI JALAN

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian