JDIH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Pencarian

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 90 TAHUN 2010 TENTANG Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG Pedoman Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

TIDAK BERLAKU

MONOGRAFI HUKUM:ANGGARAN BERBASIS KINERJA KONSEP DAN APLIKASINYA

PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 1/JUKLAK/SESMEN/02/2014 TENTANG Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

TIDAK BERLAKU

PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 1/JUKLAK/SESMEN/12/2012 TENTANG Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

TIDAK BERLAKU

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.2/M.PPN/HK/01/2019 TENTANG Penetapan Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Per Satker Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2019

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.109/M.PPN/HK/09/2018 TENTANG Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah Kementerian PPN/BAPPENAS Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.122A/M.PPN/HK/10/2018 TENTANG Pelimpahan Wewenang Menandatangani Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.208/M.PPN/HK/10/2019 TENTANG Penetapan Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Per Satker Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun Anggaran 2020

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.2/M.PPN/HK/01/2018 TENTANG Penetapan Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Per Satker Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun Anggaran 2018

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.76/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG Pembentukan Tim Peningkatan Layanan Penyusunan Program dan Anggaran Kementerian PPN/BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.14/M.PPN/HK/02/2020 TENTANG Pembentukan Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran antar Lembaga Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2020

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.12/SES/HK/02/2020 TENTANG Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Program/Kegiatan dan Anggaran Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2020

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.251/KET/9/1995 TENTANG PENYUSUNAN PERHITUNGAN ANGGARAN RUTIN SET.MPPN

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.138/KET/7/1996 TENTANG PENYUSUNAN, PEMBINAAN DAN PERHITUNGAN ANGGARAN RUTIN SET.MPPN

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)