• BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI
  • BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian Berdasarkan Subjek.
  • Home /
  • Subjek

Pencarian

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.12/M.PPN/HK/01/2012 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI dan UNFPA Siklus Ke-8 (Periode 2011-2015) Pelaksanaan Tahun 2012
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.11/M.PPN/HK/01/2010 TENTANG Pembentukan Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat Pengelolaan Koordinasi Program Kerjasama Pemerintah RI dan UNFPA Siklus Ke- 7 (Periode 2006-2010) Pelaksanaan Tahun 2010
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.35A/M.PPN/HK/04/2010 TENTANG Perubahan atas Kepmen PPN Nomor KEP.11./M.PPN/HK/01/2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat Pengelolaan Koordinasi Program Kerjasama Pemerintah RI dan UNFPA Siklus Ke- 7 (Periode 2006-2010) Pelaksanaan Tahun 2010
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.32/M.PPN/HK/03/2011 TENTANG Pembentukan Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat Pengelolaan Koordinasi Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan UNFPA Siklus Ke 8 (Periode 2011-2015) Pelaksanaan Tahun 2011
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.71/M.PPN/HK/05/2011 TENTANG Pembentukan Tim Pengarah Nasional, Tim Koordinasi Nasional, dan Kelompok Kerja Teknis Nasional Program Kerjasama Pemerintah Indonesia dan UNFPA untuk Bantuan Hibah Siklius Kedelapan Tahun 2011-2015
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.16/M.PPN/HK/02/2013 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNFPA Siklus Ke-8 (Periode 2011-2015) Pelaksanaan Tahun 2013
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.015/M.PPN/11/2001 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA) UNTUK BANTUAN HIBAH SIKLUS KEENAM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KESEHATAN REPRODUKSI (THE UNFPA SIXTH COUNTRY PROGRAMME ON REPRODUCTIVE HEALTH AND POPULATION DEVELOPMENT)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
 


Copyright © 2019 by Biro Hukum. All rights reserved.




Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gedung Wisma Bakrie 2 Lantai 16

Jl. HR. Rasuna Said, RT.10/RW.7, Kuningan, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Email : jdih@bappenas.go.id

Telp : +62 21 - 392 6252