• BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI
  • BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian Berdasarkan Subjek.
  • Home /
  • Subjek

Pencarian

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Ekonomi Papua
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.118/M.PPN/HK/10/2018 TENTANG Pembentukan Tim Kajian Strategis Penyusunan Background Study Rpjmn Strategis Kebijakan Ekonomi Jangka Menengah Pendekatan Growth Diagnostics
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.167/M.PPN/HK/08/2019 TENTANG Pembentukan Tim Kajian Penyusunan Kebijakan Pembangunan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.195/M.PPN/SES/HK/10/2019 TENTANG Pembentukan Tim Kajian Pembangunan Museum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.98/M.PPN/SES/HK/05/2019 TENTANG Pembentukan Tim Kajian Pembangunan Museum
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.61/M.PPN/HK/05/2012 TENTANG Pembentukan Tim Kajian Sistem Ekonomi Nasional
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.13A/M.PPN/HK/01/2010 TENTANG Pembentukan Tim Kajian Prakarsa Strategis Rancang Bangun Peningkatan Daya Saing Sdm Indonesia
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.57/M.PPN/HK/08/2010 TENTANG Pembentukan Tim Kajian Model Keseimbangan Umum
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.68/M.PPN/HK/05/2011 TENTANG Pembentukan Tim Kajian Model Ekonomi Makro
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.91/M.PPN/HK/09/2012 TENTANG Perubahan atas Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor KEP.61/M.PPN/HK/05/2012 tentang Pembentukan Tim Pembentukan Tim Kajian Sistem Ekonomi Nasional
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.52/M.PPN/HK/04/2011 TENTANG Pembentukan Tim Kajian Optimalisasi Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.32/M.PPN/HK/02/2015 TENTANG Pembentukan Tim Kajian Penyusunan Pedoman Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.83/M.PPN/HK/08/2012 TENTANG Perubahan atas Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor KEP.59/M.PPN/HK/04/2012 tentang Pembentukan Tim Kajian Pengembangan Model Ekonomi Computable General Equilibrium (CGE) Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.31/M.PPN/HK/02/2020 TENTANG Pembentukan Tim Kajian Swasembada Protein
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.33/M.PPN/HK/02/2020 TENTANG Pembentukan Tim Kajian Sistem Perbenihan dan Perbibitan Nasional
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.193/M.PPN/05/2005 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN SUMBER DAYA AIR UNTUK MENGATASI BANJIR DAN KEKERINGAN DI PULAU JAWA
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN UNIT ESELON 1 NOMOR KEP.14/D.V/02/ TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2020
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.45/SES/HK/06/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PERENCANAAN PENDANAAN PEMBANGUNAN
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.57/SES/HK/07/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KAJIAN PENAJAMAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENDANAAN LUAR NEGERI MULTILATERAL
BERLAKU EFEKTIF
 


Copyright © 2019 by Biro Hukum. All rights reserved.




Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gedung Wisma Bakrie 2 Lantai 16

Jl. HR. Rasuna Said, RT.10/RW.7, Kuningan, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Email : jdih@bappenas.go.id

Telp : +62 21 - 392 6252