• BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI
  • BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian Berdasarkan Subjek.
  • Home /
  • Subjek

Pencarian

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.73/M.PPN/HK/05/2018 TENTANG Pembentukan Tim Kerangka Ekonomi Makro Untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.27/M.PPN/HK/04/2016 TENTANG Pembentukan Tim Pendamping dan Penghubung Provinsi Tahun 2016 dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.120/M.PPN/HK/10/2018 TENTANG Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Wilayah Papua dan Papua Barat (Desk Papua)
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.45/M.PPN/HK/03/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Indonesia Development Forum 2018
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.46/M.PPN/HK/03/2018 TENTANG Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.47/M.PPN/HK/03/2018 TENTANG Pembentukan Tim Pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.95/M.PPN/HK/10/2012 TENTANG Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pengembangan Sarana dan Prasarana Gedung Pusbindiklatren
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.78/M.PPN/HK/05/2015 TENTANG Pembentukan Tim Advisory Board National Geothermal Capacity Building Program
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.64/M.PPN/HK/06/2014 TENTANG Pembentukan Tim Pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2014
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.125/KET/6/1996 TENTANG TIM PENYUSUN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.137/KET/7/1996 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INFORMASI DAN KAJIAN KEBIJAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
 


Copyright © 2019 by Biro Hukum. All rights reserved.




Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gedung Wisma Bakrie 2 Lantai 16

Jl. HR. Rasuna Said, RT.10/RW.7, Kuningan, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Email : jdih@bappenas.go.id

Telp : +62 21 - 392 6252