• BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI
  • BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian Berdasarkan Subjek.
  • Home /
  • Subjek

Pencarian

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.50/M.PPN/HK/03/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2018
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.51/M.PPN/HK/03/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGS)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.52/M.PPN/HK/03/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Kelompok Kerja Pembangunan G-20 (G-20 Development Working Group)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.55/M.PPN/HK/04/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air
TIDAK BERLAKU
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.69/M.PPN/HK/05/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Lingkup Infrastruktur Energi
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.70/M.PPN/HK/05/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Lingkup Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.78/M.PPN/HK/05/2018 TENTANG Perubahan atas Kep.9/M.PPM/HK/05/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.83/M.PPN/HK/05/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Indikator Pembangunan
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.84/M.PPN/HK/05/2018 TENTANG Perubahan atas KEP.43/M.PPN/HK/05/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Distance Learning System dan Website Tahun 2018
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.88/M.PPN/HK/06/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi Open Government Indonesia
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.90/M.PPN/HK/07/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Konektivitas Asean
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.108/M.PPN/HK/09/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.112/M.PPN/HK/09/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Hibah Sektor Pengetahuan
TIDAK BERLAKU
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.115/M.PPN/HK/09/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Anggota Komite Nasional Keuangan Syariah
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.118/M.PPN/HK/10/2018 TENTANG Pembentukan Tim Kajian Strategis Penyusunan Background Study Rpjmn Strategis Kebijakan Ekonomi Jangka Menengah Pendekatan Growth Diagnostics
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.123/M.PPN/HK/10/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Arah Kelembagaan yang Ideal untuk Menyongsong Indonesia 2045 pada Kegiatan Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi Melalui Implementasi Reformasi Regulasi Terintegrasi pada Lingkup Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.131/M.PPN/HK/11/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Pengelolaan Danau Berkelanjutan
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.138/M.PPN/HK/12/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penguatan Pendampingan Pembangunan dalam Rangka Percepatan Pencapaian Pembangunan
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.87/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG Perubahan atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.28/M.PPN/HK/02/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.3/M.PPN/HK/01/2014 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.8/M.PPN/HK/02/2014 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
TIDAK BERLAKU
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.9/M.PPN/HK/02/2014 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.12/M.PPN/HK/02/2014 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Optimalisasi Pelaksanaan dan Pengembangan Untuk Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.14/M.PPN/HK/02/2014 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian MDGS
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.15/M.PPN/HK/02/2014 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.20/M.PPN/HK/03/2014 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun Anggaran 2014
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.21/M.PPN/HK/03/2014 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF Tahun 2014
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.22/M.PPN/HK/03/2014 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2011-2015 Tahun 2014
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.23/M.PPN/HK/03/2014 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.24/M.PPN/HK/03/2014 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pelaksanaan Program Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.27/M.PPN/HK/03/2014 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategi Tingkat Pusat Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Tahun 2014
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.28/M.PPN/HK/03/2014 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perencanaan Program Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Perbatasan Negara (KPN)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.30/M.PPN/HK/03/2014 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.32/M.PPN/HK/03/2014 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2014
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.48/M.PPN/HK/05/2014 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Penyusunan Indeks Keamanan Indonesia
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.56/M.PPN/HK/05/2014 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Revitalisasi Peranan Komite Koordinasi Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.161/M.PPN/HK/10/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP. 20/M.PPN/HK/02/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA INDONESIA (INDONESIA DISASTER FUND)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.166/M.PPN/HK/11/2015 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi Open Government Indonesia
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.167/M.PPN/HK/11/2015 TENTANG Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor KEP.123/M.PPN/HK/07/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pemantauan Strategis Kerjasama RI-USAID/PHLN lainnya di Bidang Pertumbuhan Ekonomi
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.174/M.PPN/HK/12/2015 TENTANG Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor KEP.126/M.PPN/HK/07/2015 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Koordinasi Strategis Pengembangan Model Ekonomi Makro
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
 


Copyright © 2019 by Biro Hukum. All rights reserved.




Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gedung Wisma Bakrie 2 Lantai 16

Jl. HR. Rasuna Said, RT.10/RW.7, Kuningan, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Email : jdih@bappenas.go.id

Telp : +62 21 - 392 6252