JDIH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2013

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2016

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.005/M.PPN/12/ TAHUN 2008 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2009

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.008/M.PPN/11/ TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 1/JUKLAK/M.PPN/08/2019 TENTANG PENYUSUNAN KERANGKA REGULASI DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH

BERLAKU EFEKTIF

PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 9/JUKLAK/SESMEN/12/2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TEMU KONSULTASI PUBLIK DALAM PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

ARTIKEL: PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH: EVALUASI TERHADAP PERATURAN MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 8/M.PPN/11/2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.72/M.PPN/HK/05/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEP.46/M.PPN/HK/03/2018 TETANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.73/M.PPN/HK/05/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERANGKA EKONOMI MAKRO UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.46/M.PPN/HK/03/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.18/M.PPN/HK/02/2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2013

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.18/M.PPN/HK/02/2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2011

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.7/M.PPN/HK/01/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2014

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.4/M.PPN/HK/01/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2012

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.23A/M.PPN/HK/02/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.4/M.PPN/HK/01/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2012

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.12/M.PPN/HK/02/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2014 SERTA MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PEDOMAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.6/M.PPN/HK/01/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENELAAHAN, DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022

BERLAKU EFEKTIF

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian