• BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI
  • BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian Berdasarkan Subjek.
  • Home /
  • Subjek

Pencarian

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
TIDAK BERLAKU
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 90 TAHUN 2010 TENTANG Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG Rencana Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2011
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.007/M.PPN/11/ TAHUN 2007 TENTANG Rencana Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2008
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.004/M.PPN/06/ TAHUN 2006 TENTANG Rencana Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2007
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 4/JUKLAK/SESMEN/04/2018 TENTANG Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
BERLAKU EFEKTIF
PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 1/JUKLAK/SESMEN/04/2018 TENTANG Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
SOP KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS NOMOR 1/SOP/SESMEN/10/2018 TENTANG Penyusunan dan Penelaahan Renja K/L
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.45/M.PPN/HK/03/2013 TENTANG Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor KEP.107/M.PPN/HK/12/2012 tentang Rencana Kerja Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2013
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.6A/M.PPN/HK/01/2012 TENTANG Rencana Kerja Kementerian PPN/BAPPENAS 2012
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.107/M.PPN/HK/12/2012 TENTANG Rencana Kerja Kementerian PPN/BAPPENAS 2013
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.74/M.PPN/HK/06/2017 TENTANG Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.279/M.PPN/06/2002 TENTANG RENCANA KERJA PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK TAHUN 2002 KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
 


Copyright © 2019 by Biro Hukum. All rights reserved.




Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gedung Wisma Bakrie 2 Lantai 16

Jl. HR. Rasuna Said, RT.10/RW.7, Kuningan, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Email : jdih@bappenas.go.id

Telp : +62 21 - 392 6252