• BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI
  • BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian Berdasarkan Subjek.
  • Home /
  • Subjek

Pencarian

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
BERITA: PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI AMANAH MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT - INDONESIA (MCA-I)
BERITA: RAPAT PEMBAHASAN DRAFT PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG RPJM NASIONAL
BERITA: RAPAT PEMBAHASAN DRAFT PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG KODE ETIK
BERITA: PEMBAHASAN KONSEP JUKLAK TENTANG PENGATURAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
BERITA: PEMBAHASAN KONSEP PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT PERENCANA
BERITA: RAPAT PEMBAHASAN PROSES PENYUSUNAN DAN PERENCANAAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
BERITA: PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG ICCTF
BERITA: RAPAT ANTAR KEMENTERIAN RPP TENTANG GANTI KERUGIAN ANGKUTAN JALAN
BERITA: PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBIAYAAN INVESTASI SELAIN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
BERITA: RAPAT PEMBAHASAN TINDAK LANJUT USULAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TAHUN 2019
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.72/M.PPN/HK/05/2018 TENTANG Perubahan atas KEP.46/M.PPN/HK/03/2018 tetang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.46/M.PPN/HK/03/2018 TENTANG Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.18/M.PPN/HK/02/2012 TENTANG Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.18/M.PPN/HK/02/2010 TENTANG Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.4/M.PPN/HK/01/2011 TENTANG Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.23A/M.PPN/HK/02/2011 TENTANG Perubahan atas Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor KEP.4/M.PPN/HK/01/2011 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
BERLAKU EFEKTIF
 


Copyright © 2019 by Biro Hukum. All rights reserved.




Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gedung Wisma Bakrie 2 Lantai 16

Jl. HR. Rasuna Said, RT.10/RW.7, Kuningan, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Email : jdih@bappenas.go.id

Telp : +62 21 - 392 6252