• BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI
  • BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian Berdasarkan Subjek.
  • Home /
  • Subjek

Pencarian

BERITA: KICK OFF PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.60/M.PPN/HK/04/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Perencanaan Pendanaan Proyek Infrastruktur Perkotaan
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.108/M.PPN/HK/09/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.15/M.PPN/HK/02/2010 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.41/M.PPN/HK/05/2010 TENTANG Perubahan atas Kepmen PPN Nomor KEP.15/M.PPN/HK/02/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.56A/M.PPN/HK/08/2010 TENTANG Perubahan Kedua atas Kepmen PPN Nomor KEP. 15/M.PPN/HK/02/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.23/M.PPN/HK/02/2011 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.3/M.PPN/HK/01/2014 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.50/M.PPN/HK/08/2016 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional Tahun 2016
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.79/M.PPN/HK/05/2015 TENTANG Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.14/M.PPN/HK/02/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.124/M.PPN/HK/ 07/2015 TENTANG Pembentukan Tim Prakarsa Stategis Penyiapan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perkotaan
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.013/M.PPN/10/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN BAGIAN PROYEK KOORDINASI PEMBANGUNAN PERKOTAAN TAHUN 2001
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.125/KA/05/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN BAGIAN PROYEK KOORDINASI PEMBANGUNAN PERKOTAAN TAHUN 2001
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.168/M.PPN/03/2005 TENTANG PENUNJUKAN DELEGASI INDONESIA DALAM NEGOISASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP-3)/THIRD URBAN POVERTY PROJECT (UPP-III) DENGAN WORLD BANK
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.257/M.PPN/05/2003 TENTANG TIM PENGARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERKOTAAN DAN SEKRETARIAT TIM PENGARAH UNTUK URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROGRAM (USDRP)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.161/KET/03/1994 TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN PENDAHARAWAN PROYEK KOORDINASI PEMBANGUNAN PERKOTAAN
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.313/M.PPN/11/2002 TENTANG TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS TINGKAT NASIONAL PROYEK PENGEMBANGAN KAPASITAS MANAJEMEN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKOTAAN (CAPACITY BUILDING IN URBAN INFRASTRUCTURE MANAGEMENT - CBUIM)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.086/KET/05/1995 TENTANG PENUNJUKKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK KOORDINASI PEMBANGUNAN PERKOTAAN
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
 


Copyright © 2019 by Biro Hukum. All rights reserved.




Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gedung Wisma Bakrie 2 Lantai 16

Jl. HR. Rasuna Said, RT.10/RW.7, Kuningan, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Email : jdih@bappenas.go.id

Telp : +62 21 - 392 6252