• BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI
  • BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian Berdasarkan Subjek.
  • Home /
  • Subjek

Pencarian

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG Satu Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran
BERLAKU EFEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran
TIDAK BERLAKU
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG Tata Cara Perencanaan, Pengajuan, dan Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dengan Pinjaman Dalam Negeri
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.008/M.PPN/12/ TAHUN 2006 TENTANG Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
TIDAK BERLAKU
BERITA: FGD SINERGITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN UNTUK PERBAIKAN REGULASI DI KOTA PADANG
BERITA: FGD SINERGITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAAN UNTUK PERBAIKAN REGULASI DI KOTA YOGYAKARTA
BERITA: SERIAL FGD SINERGITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAAN
BERITA: PEMBAHASAN DRAFT POLICY PAPER SINERGITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BERITA: DISKUSI TERBATAS PEMANFAATAN RIA DALAM DOKUMENTASI PERENCANAAN DAERAH DENGAN BAPPEDA JAWA TIMUR
BERITA: DISKUSI TERBATAS PEMANFAATAN RIA DALAM DOKUMENTASI PERENCANAAN DENGAN BAPPEDA BALI
BERITA: DISKUSI TERBATAS PEMANFAATAN RIA DALAM DOKUMENTASI PERENCANAAN DENGAN BAPPEDA SULAWESI SELATAN
BERITA: RAPAT PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS KERJASAMA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS DENGAN PERGURUAN TINGGI
BERITA: RAPAT FGD KEGIATAN SURVEY PERSPEKTIF STAKEHOLDERS TERHADAP UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN BAPPEDA
BERITA: METODE PENULISAN YANG BAIK DAN BENAR
BERITA: FGD PERSPEKTIF STAKEHOLDERS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 DENGAN K/L
BERITA: PEMBAHASAN KONSEP PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT PERENCANA
MONOGRAFI HUKUM:KUMPULAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MONOGRAFI HUKUM:PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL KELOMPOK KERJA BIDANG HUKUM DAN SUMBER DAYA ALAM
MONOGRAFI HUKUM:PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
BERITA: FGD PERMASALAHAN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH
MONOGRAFI HUKUM:PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PEMBANGUNAN
PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 6/JUKLAK/SESMEN/08/2018 TENTANG Pelaksanaan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran
BERLAKU EFEKTIF
ARTIKEL: PEMILU DAN MASA DEPAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
MONOGRAFI HUKUM:KUMPULAN PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TAHUN 2012
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.109/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Penilaian dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.60/M.PPN/HK/04/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Perencanaan Pendanaan Proyek Infrastruktur Perkotaan
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.30/M.PPN/HK/04/2016 TENTANG Pemberian Anugerah Perencanaan Terbaik Pangripta Nusantara kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2016
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.2/M.PPN/HK/01/2017 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.10/M.PPN/HK/02/2018 TENTANG Pembentukan Tim Perencanaan Penerbitan dan Editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.15/M.PPN/HK/02/2019 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penguatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2019
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.31/M.PPN/HK/03/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perkuatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2018
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.36/M.PPN/HK/03/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran antar Lembaga Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2018
TIDAK BERLAKU
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.37/M.PPN/HK/03/2018 TENTANG Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.7/M.PPN/HK/01/2010 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penaganan Bencana
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.58/M.PPN/HK/04/2012 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reformasi Perencanaan dan Penganggaran RPJMN 2010-2014
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.12/M.PPN/HK/01/2010 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reformasi Perencanaan dan Penggaran
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.29/M.PPN/HK/03/2011 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.14/M.PPN/HK/02/2020 TENTANG Pembentukan Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran antar Lembaga Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2020
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.23/M.PPN/HK/03/2014 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.24/M.PPN/HK/03/2014 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pelaksanaan Program Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.30/M.PPN/HK/03/2014 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.32/M.PPN/HK/03/2014 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2014
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.168/M.PPN/HK/11/2015 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan Science dan Technopark Indonesia dalam RPJMN 2015-2019
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
PEDOMAN NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG Perencanaan Peraturan Menteri Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.52/M.PPN/HK/04/2020 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Pascabencana
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.008/M.PPN/02/2003 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KONSEP INSTRUKSI PRESIDEN DAN KONSEP PETUNJUK TEKNIS TENTANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.259/M.PPN/05/2003 TENTANG TIM PENYIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERENCANAAN NASIONAL
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.261/M.PPN/05/2003 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ANGGARAN BELANJA RUTIN DAN PEMBANGUNAN KANTOR MENTERI NEGARA PPN/BAPPENAS
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.113/KET/6/1996 TENTANG TIM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROPINSI IRIAN JAYA
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.137/KET/7/1996 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INFORMASI DAN KAJIAN KEBIJAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.152/KET/8/1996 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS) TINGKAT PUSAT
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.108/M.PPN/HK/12/2020 TENTANG Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.52/M.PPN/HK/04/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Pascabencana
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
 


Copyright © 2019 by Biro Hukum. All rights reserved.




Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gedung Wisma Bakrie 2 Lantai 16

Jl. HR. Rasuna Said, RT.10/RW.7, Kuningan, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Email : jdih@bappenas.go.id

Telp : +62 21 - 392 6252