• BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI
  • BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian Berdasarkan Subjek.
  • Home /
  • Subjek

Pencarian

BERITA: KICK OFF PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL
BERITA: PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG ICCTF
BERITA: PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBIAYAAN INVESTASI SELAIN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.102/M.PPN/HK/08/2018 TENTANG Pembentukan Panitia antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategis Nasional Kelanjutusiaan
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.103/M.PPN/HK/08/2018 TENTANG Pembentukan Panitia antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Strategis Nasional Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.105/M.PPN/HK/08/2018 TENTANG Pembentukan Panitia antar kementerian Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategis Nasional Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.110/M.PPN/HK/09/2018 TENTANG Pembentukan Panitia antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.131/M.PPN/HK/11/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Pengelolaan Danau Berkelanjutan
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.16/M.PPN/HK/02/2017 TENTANG Pembentukan Panitia Antarkementerian dan Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.18/M.PPN/HK/02/2017 TENTANG Pembentukan Panitia Antarkementerian dan Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.25/M.PPN/HK/02/2018 TENTANG Pembentukan Panitia antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Satu Data Indonesia
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
 


Copyright © 2019 by Biro Hukum. All rights reserved.




Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gedung Wisma Bakrie 2 Lantai 16

Jl. HR. Rasuna Said, RT.10/RW.7, Kuningan, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Email : jdih@bappenas.go.id

Telp : +62 21 - 392 6252