• BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI
  • BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian Berdasarkan Subjek.
  • Home /
  • Subjek

Pencarian

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru
TIDAK BERLAKU
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
TIDAK BERLAKU
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG Pedoman Penyusunan Tata Laksana dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2006 TENTANG Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 90 TAHUN 2010 TENTANG Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG Tata Cara Penyusunan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur
TIDAK BERLAKU
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.008/M.PPN/11/ TAHUN 2007 TENTANG Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah di Lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
TIDAK BERLAKU
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.001/M.PPN/01/ TAHUN 2006 TENTANG Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
TIDAK BERLAKU
PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 1/JUKLAK/M.PPN/08/2019 TENTANG Penyusunan Kerangka Regulasi Dalam Rencana Kerja Pemerintah
BERLAKU EFEKTIF
PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 1/JUKLAK/SESMEN/10/2017 TENTANG Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
TIDAK BERLAKU
MONOGRAFI HUKUM:PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
SOP KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS NOMOR 1/SOP/SESMEN/10/2018 TENTANG Penyusunan dan Penelaahan Renja K/L
BERLAKU EFEKTIF
SOP BIRO HUKUM NOMOR 1/SOP/B.03/2018 TENTANG Penyusunan Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.115/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.27/M.PPN/HK/04/2016 TENTANG Pembentukan Tim Pendamping dan Penghubung Provinsi Tahun 2016 dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.161/M.PPN/SES/HK/08/2019 TENTANG Pembentukan Panitia antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2020-2024
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.164/M.PPN/HK/08/2019 TENTANG Pembentukan Tim Kajian Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Peningkatan Prestasi Olahraga Indonesia
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
MONOGRAFI HUKUM:PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
PEDOMAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.39/M.PPN/HK/03/2018 TENTANG Pembentukan Tim Kegiatan Koordinasi Strategis Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Terkait Mekanisme Intervensi Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Perencanaan Pembangunan
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/03/2018 TENTANG Pembentukan Tim Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2020 - 2024
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.76/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG Pembentukan Tim Peningkatan Layanan Penyusunan Program dan Anggaran Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.90/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Pitalebar Indonesia 2
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.11/SES/HK/02/2020 TENTANG Pembentukan Tim Peningkatan Layanan Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2020 Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.18/M.PPN/HK/03/2014 TENTANG Narasumber Ahli Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
TIDAK BERLAKU
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.25/M.PPN/HK/02/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.32/M.PPN/HK/02/2015 TENTANG Pembentukan Tim Kajian Penyusunan Pedoman Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.50/M.PPN/HK/03/2015 TENTANG Pembentukan Tim Pendamping Provinsi dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
PEDOMAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.31/SES/HK/03/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERSIAPAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPROTOKOLAN
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.25/M.PPN/HK/02/2020 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
PEDOMAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG Fasilitasi Penelaahan, Penyusunan, dan Perundingan Perjanjian Hibah Langsung Luar Negeri
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.222/KET/11/1994 TENTANG PENYUSUNAN, PEMBINAAN DAN PERHITUNGAN ANGGARAN RUTIN SET.MENPPN
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.226/M.PPN/09/2005 TENTANG TIM PENYUSUN LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 16 AGUSTUS 2005
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.137/KET/7/1996 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INFORMASI DAN KAJIAN KEBIJAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.138/KET/7/1996 TENTANG PENYUSUNAN, PEMBINAAN DAN PERHITUNGAN ANGGARAN RUTIN SET.MPPN
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
BERLAKU EFEKTIF
 


Copyright © 2019 by Biro Hukum. All rights reserved.




Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gedung Wisma Bakrie 2 Lantai 16

Jl. HR. Rasuna Said, RT.10/RW.7, Kuningan, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Email : jdih@bappenas.go.id

Telp : +62 21 - 392 6252