JDIH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Pencarian

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG Pedoman Penyusunan Tata Laksana dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2006 TENTANG Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 90 TAHUN 2010 TENTANG Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG Tata Cara Penyusunan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.008/M.PPN/11/ TAHUN 2007 TENTANG Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah di Lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.001/M.PPN/01/ TAHUN 2006 TENTANG Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

TIDAK BERLAKU

PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 1/JUKLAK/M.PPN/08/2019 TENTANG Penyusunan Kerangka Regulasi Dalam Rencana Kerja Pemerintah

BERLAKU EFEKTIF

PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 1/JUKLAK/SESMEN/10/2017 TENTANG Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

TIDAK BERLAKU

MONOGRAFI HUKUM:PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

SOP KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS NOMOR 1/SOP/SESMEN/10/2018 TENTANG Penyusunan dan Penelaahan Renja K/L

BERLAKU EFEKTIF

SOP BIRO HUKUM NOMOR 1/SOP/B.03/2018 TENTANG Penyusunan Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.115/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.27/M.PPN/HK/04/2016 TENTANG Pembentukan Tim Pendamping dan Penghubung Provinsi Tahun 2016 dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.161/M.PPN/SES/HK/08/2019 TENTANG Pembentukan Panitia antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2020-2024

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.164/M.PPN/HK/08/2019 TENTANG Pembentukan Tim Kajian Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Peningkatan Prestasi Olahraga Indonesia

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

MONOGRAFI HUKUM:PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

PEDOMAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Kementerian PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.39/M.PPN/HK/03/2018 TENTANG Pembentukan Tim Kegiatan Koordinasi Strategis Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Terkait Mekanisme Intervensi Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Perencanaan Pembangunan

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/03/2018 TENTANG Pembentukan Tim Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2020 - 2024

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.76/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG Pembentukan Tim Peningkatan Layanan Penyusunan Program dan Anggaran Kementerian PPN/BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.90/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Pitalebar Indonesia 2

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.11/SES/HK/02/2020 TENTANG Pembentukan Tim Peningkatan Layanan Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2020 Kementerian PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.18/M.PPN/HK/03/2014 TENTANG Narasumber Ahli Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019

TIDAK BERLAKU

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.25/M.PPN/HK/02/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.32/M.PPN/HK/02/2015 TENTANG Pembentukan Tim Kajian Penyusunan Pedoman Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.50/M.PPN/HK/03/2015 TENTANG Pembentukan Tim Pendamping Provinsi dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PEDOMAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.31/SES/HK/03/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERSIAPAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPROTOKOLAN

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.25/M.PPN/HK/02/2020 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PEDOMAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG Fasilitasi Penelaahan, Penyusunan, dan Perundingan Perjanjian Hibah Langsung Luar Negeri

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.222/KET/11/1994 TENTANG PENYUSUNAN, PEMBINAAN DAN PERHITUNGAN ANGGARAN RUTIN SET.MENPPN

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.226/M.PPN/09/2005 TENTANG TIM PENYUSUN LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 16 AGUSTUS 2005

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.137/KET/7/1996 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INFORMASI DAN KAJIAN KEBIJAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.138/KET/7/1996 TENTANG PENYUSUNAN, PEMBINAAN DAN PERHITUNGAN ANGGARAN RUTIN SET.MPPN

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

BERLAKU EFEKTIF