• BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI
  • BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian Berdasarkan Subjek.
  • Home /
  • Subjek

Pencarian

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG Pedoman Pengelolaan Kegiatan yang Dibiayai Pinjaman/Hibah Luar Negeri di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
TIDAK BERLAKU
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG Pedoman Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
TIDAK BERLAKU
MONOGRAFI HUKUM:KUMPULAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.108/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Hibah Sektor Pengetahuan
TIDAK BERLAKU
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.139/M.PPN/HK/07/2019 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.110/M.PPN/HK/09/2018 TENTANG Pembentukan Panitia antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.177/M.PPN/SES/HK/09/2019 TENTANG Perubahan atas KEP.139/M.PPN/SES/HK/07/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.197/M.PPN/SES/HK/10/2019 TENTANG Perubahan atas KEP.100/M.PPN/HK/05/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Risalah Persidangan Bagi Pimpinan
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.43/M.PPN/HK/03/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Distance Learning System dan Website Tahun 2018
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.47/M.PPN/HK/03/2018 TENTANG Pembentukan Tim Pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.78/M.PPN/SES/HK/05/2019 TENTANG Tim Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatkan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2019
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.100/M.PPN/SES/HK/05/2019 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Risalah Persidangan Bagi Pimpinan
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.19/M.PPN/HK/02/2010 TENTANG Pembentukan Tim Prakarsa Strategis Reformasi Pengelolaan Proses Kebijakan Publik di Indonesia
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.79/M.PPN/HK/08/2012 TENTANG Perubahan atas Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor KEP.7/M.PPN/HK/01/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Proyek Hibah Assistance For Rice Fortification For The Poor (JFPR-ADB) Tahun Anggaran 2012
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.40/M.PPN/HK/03/2011 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Proyek Hibah Assistance For Rice Fortification For The Poor (JFPR-ADB)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.12/SES/HK/02/2020 TENTANG Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Program/Kegiatan dan Anggaran Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2020
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.48/M.PPN/HK/08/2016 TENTANG Perubahan atas KEP.12/M.PPN/HK/02/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan United Population Fund Tahun 2016
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.35/M.PPN/HK/03/2014 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan The United Nationas Population Fund Siklus ke-8 Pelaksanaan Tahun 2014
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.41/M.PPN/HK/03/2015 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan United Nations Population Fund Tahun 2015
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.121/M.PPN/HK/07/2015 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Distance Learning System Tahun 2015
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.64/M.PPN/HK/06/2014 TENTANG Pembentukan Tim Pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2014
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.16/M.PPN/HK/02/2013 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNFPA Siklus Ke-8 (Periode 2011-2015) Pelaksanaan Tahun 2013
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.23/SES/HK/02/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGELOLAAN ARSIP KEUANGAN
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.29/SES/HK/03/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS BERBASIS DIGITAL DAN ALIH MEDIA
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.34/SES/HK/03/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SDM
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.1119/KA/08/2001 TENTANG TIM KOORDINASI TINGKAT PUSAT PENGELOLAAN PROYEK PENGEMBANGAN PRASARANA PERDESAAN
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.016/KET/4/1996 TENTANG KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN RUANG KAWASAN BOGOR-PUNCAK-CIANJUR (BOPUNJUR)
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG Tata Cara Pengelolaan Proyek yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia
BERLAKU EFEKTIF
PEDOMAN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG Pengelolaan Kerja Sama di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BERLAKU EFEKTIF
 


Copyright © 2019 by Biro Hukum. All rights reserved.




Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gedung Wisma Bakrie 2 Lantai 16

Jl. HR. Rasuna Said, RT.10/RW.7, Kuningan, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Email : jdih@bappenas.go.id

Telp : +62 21 - 392 6252