• BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI
  • BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian Berdasarkan Subjek.
  • Home /
  • Subjek

Pencarian

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
TIDAK BERLAKU
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
TIDAK BERLAKU
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG Tata Cara Penyusunan Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
TIDAK BERLAKU
BERITA: KONSINYERING REVISI PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 4 TAHUN 2010 TENTANG PANDUAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
MONOGRAFI HUKUM:PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PENERAPAN RIA
ARTIKEL: IMPLIKASI PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
BERITA: PEDOMAN PENYUSUNAN SOP AP DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
ARTIKEL: ASPEK HUKUM LOGO INSTANSI PEMERINTAH: TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
MONOGRAFI HUKUM:KUMPULAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.59/M.PPN/HK/04/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.119/M.PPN/HK/10/2018 TENTANG Perubahan atas KEP.32/M.PPN/HK/10/2018 tentang Penetapan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2018
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.33/M.PPN/HK/03/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan United Nations Population Fund Siklus Ke-9 (2016-2020) Tahun Anggaran 2018
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.63/M.PPN/HK/04/2018 TENTANG Perubahan Kedua atas KEP.43/M.PPN/HK/07/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Internal Pemerintah untuk Global Pulse Lab Jakarta
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.53A/M.PPN/HK/07/2010 TENTANG Pembentukan Tim Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.65/M.PPN/HK/05/2012 TENTANG Penetapan Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Tahun 2012
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.121/M.PPN/HK/11/2017 TENTANG Pembentukan Tim Fasilitasi Pemerintah dalam Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.74/M.PPN/HK/06/2017 TENTANG Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.22/M.PPN/HK/02/2013 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF Tahun 2013
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.22/M.PPN/HK/02/2020 TENTANG Penetapan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2020
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.23/M.PPN/HK/02/2020 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.25/M.PPN/HK/02/2020 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.61/M.PPN/HK/05/2020 TENTANG Perubahan atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.22/M.PPN/HK/02/2020 tentang Penetapan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Tahun 2020
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.156 /M.PPN/04/2004 TENTANG TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.102/M.PPN/HK/12/2020 TENTANG Perubahan atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.23/M.PPN/HK/02/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.104/M.PPN/HK/12/2020 TENTANG Perubahan atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.25/M.PPN/HK/02/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.116/M.PPN/HK/12/2020 TENTANG Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.22/M.PPN/HK/02/2020 tentang Penetapan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2020
BERLAKU EFEKTIF
 


Copyright © 2019 by Biro Hukum. All rights reserved.




Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gedung Wisma Bakrie 2 Lantai 16

Jl. HR. Rasuna Said, RT.10/RW.7, Kuningan, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Email : jdih@bappenas.go.id

Telp : +62 21 - 392 6252