JDIH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Pencarian

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

BERLAKU EFEKTIF

BERITA: SOSIALISASI AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI BAPPENAS TAHUN 2013

MONOGRAFI HUKUM:PERBANDINGAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI BERBAGAI NEGARA

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.6A/M.PPN/HK/01/2010 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Kebijakan Pemberantasan Korupsi

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.21/M.PPN/HK/02/2011 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemberantasan Korupsi

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.191/M.PPN/05/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.219/M.PPN/12/2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2004-2009

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.219/M.PPN/12/2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2004-2009

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)