• BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI
  • BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian Berdasarkan Subjek.
  • Home /
  • Subjek

Pencarian

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PEMBANGUNAN NASIONAL
BERLAKU EFEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
BERLAKU EFEKTIF
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN 11 (SEBELAS) POS LINTAS BATAS NEGARA TERPADU DAN SARANA PRASARANA PENUNJANG DI KAWASAN PERBATASAN
BERLAKU EFEKTIF
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA BARU MANDIRI TANJUNG SELOR
BERLAKU EFEKTIF
MONOGRAFI HUKUM:KUMPULAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MONOGRAFI HUKUM:PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL KELOMPOK KERJA BIDANG HUKUM DAN SUMBER DAYA ALAM
MONOGRAFI HUKUM:PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
BERITA: RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN SOP AP TENTANG PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
MONOGRAFI HUKUM:PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PEMBANGUNAN
ARTIKEL: PEMILU DAN MASA DEPAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
MONOGRAFI HUKUM:KUMPULAN PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TAHUN 2012
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.87/M.PPN/HK/06/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEP.70/M.PPN/HK/05/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA DAN PAPUA BARAT
TIDAK BERLAKU
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.91/M.PPN/HK/07/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENULISAN VISI PEMBANGUNAN INDONESIA TAHUN 2045
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.101/M.PPN/HK/08/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEP.91/M.PPN/HK/08/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENULISAN VISI PEMBANGUNAN INDONESIA TAHUN 2045
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.108/M.PPN/HK/09/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.27/M.PPN/HK/04/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING DAN PENGHUBUNG PROVINSI TAHUN 2016 DALAM PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.120/M.PPN/HK/10/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA DAN PAPUA BARAT (DESK PAPUA)
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.127/M.PPN/HK/11/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA, KELOMPOK KERJA, DAN TIM PAKAR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2017-2019
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.128/M.PPN/HK/11/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEP.86/M.PPN/HK/06/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN
TIDAK BERLAKU
MONOGRAFI HUKUM:HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.9/M.PPN/HK/01/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PEMBANGUNAN PERUMAHAN, PEMUKIMAN, AIR MINUM, DAN SANITASI NASIONAL
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.160/M.PPN/SES/HK/08/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.84/M.PPN/SES/HK/05/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JURNAL PERENCANA PEMBANGUNAN TAHUN 2019
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP. 39/M.PPN/HK/06/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS MANAJEMEN BIROKRASI PEMERINTAHAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA TAHUN 2016
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.20/M.PPN/HK/02/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.21/M.PPN/HK/02/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN PENANGANAN RAWAN BENCANA
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.35/M.PPN/HK/03/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.37/M.PPN/HK/03/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.84/M.PPN/SES/HK/05/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JURNAL PERENCANA PEMBANGUNAN TAHUN 2019
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.98/M.PPN/SES/HK/05/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PEMBANGUNAN MUSEUM
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.15/M.PPN/HK/02/2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.41/M.PPN/HK/05/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPMEN PPN NOMOR KEP.15/M.PPN/HK/02/2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.56A/M.PPN/HK/08/2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPMEN PPN NOMOR KEP. 15/M.PPN/HK/02/2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.67/M.PPN/HK/05/2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NARASUIMBER KOORDINASI EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2012 DI 33 PROVINSI
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.206/M.PPN/HK/10/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DATA KEPENDUDUKAN UNTUK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.23/M.PPN/HK/02/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.39/M.PPN/HK/03/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN SANITASI
TIDAK BERLAKU
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.8/M.PPN/HK/01/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.3/M.PPN/HK/01/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.16/M.PPN/HK/02/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI NASIONAL
TIDAK BERLAKU
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.52/M.PPN/HK/08/2016 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.14/M.PPN/HK/02/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.19/M.PPN/HK/02/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.75/M.PPN/HK/05/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGI NASIONAL PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PRASARANAN SUMBER DAYA AIR
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.79/M.PPN/HK/05/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.14/M.PPN/HK/02/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.80/M.PPN/HK/05/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.36/M.PPN/HK/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KORODINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN TAHUN 2015
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.27/M.PPN/HK/02/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.29/M.PPN/HK/02/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.36/M.PPN/HK/03/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN TAHUN 2015
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.48/M.PPN/HK/03/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 19/M.PPN/HK/02/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.50/M.PPN/HK/03/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PROVINSI DALAM PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.273/M.PPN/06/2002 TENTANG KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN TERTINGGAL
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.274/M.PPN/06/2002 TENTANG KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.195/M.PPN/05/2005 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PENYUSUNAN STRATEGI DAN KERANGKA PEMBANGUNAN BERBASIS DAYA SAING
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.113/KET/6/1996 TENTANG TIM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROPINSI IRIAN JAYA
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.132/KET/7/1996 TENTANG KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT TIM PENDAYAGUNAAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN DENGAN DANA LUAR NEGERI
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.195/KET/12/1996 TENTANG EVALUASI KINERJA PROYEK PEMBANGUNAN
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.196/KET/12/1996 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH EVALUASI KINERJA PROYEK PEMBANGUNAN
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.89/M.PPN/HK/10/2020 TENTANG TIM KOORDINASI STRATESIS PENGELOLAAN LAHAN BASAH UNTUK PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON
BERLAKU EFEKTIF
 


Copyright © 2019 by Biro Hukum. All rights reserved.




Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gedung Wisma Bakrie 2 Lantai 16

Jl. HR. Rasuna Said, RT.10/RW.7, Kuningan, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Email : jdih@bappenas.go.id

Telp : +62 21 - 392 6252