JDIH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG Pedoman Penyusunan Tata Laksana dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG Pedoman Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG Pedoman Pengawasan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Perencana

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG Pedoman Pengelolaan Kegiatan yang Dibiayai Pinjaman/Hibah Luar Negeri di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.002/M.PPN/04/ TAHUN 2007 TENTANG Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.003/M.PPN/07/ TAHUN 2007 TENTANG Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.007/M.PPN/12/2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.004/M.PPN/09/ TAHUN 2007 TENTANG Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.008/M.PPN/11/ TAHUN 2007 TENTANG Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah di Lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.009/M.PPN/12/ TAHUN 2007 TENTANG Pedoman Audit Kinerja di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.001/M.PPN/01/ TAHUN 2006 TENTANG Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.001A/M.PPN/05/ TAHUN 2006 TENTANG Pedoman Pengawasan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.008/M.PPN/12/ TAHUN 2006 TENTANG Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

TIDAK BERLAKU

BERITA: PENGUNDANGAN PERATURAN MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS DI KEMENERIAN HUKUM DAN HAM

BERITA: PEDOMAN KOMUNIKASI HUKUM YANG EFEKTIF

BERITA: PEDOMAN PENYUSUNAN SOP AP DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

MONOGRAFI HUKUM:PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

MONOGRAFI HUKUM:PEDOMAN EVALUASI PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.135/M.PPN/HK/07/2019 TENTANG Pembentukan Panitia antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.46/M.PPN/HK/03/2013 TENTANG Pedoman Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.50/M.PPN/HK/06/2010 TENTANG Pembentukan Tim Penyusunan Pedoman Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGS di Daerah

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.3/M.PPN/HK/01/2013 TENTANG Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun 2013

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Penanganan Perubahan Iklim Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI BERSAMA NOMOR KEP.247/M.PPN/04/ TAHUN 2002 TENTANG Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-42/A/2000 dan S-2262/D.2/05/2000 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

TIDAK BERLAKU

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.021/M.PPN/12/2001 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN RUTIN DI LINGKUNGAN KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.920/KET/10/1997 TENTANG PEDOMAN PENATAAN RUANG KAWASAN PANTAI UTARA JAKARTA

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.011/M.PPN/02/2003 TENTANG PEDOMAN AKREDITASI DAN ALIH KREDIT PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL SUBSTANTIF PERENCANA

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.261/M.PPN/05/2003 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ANGGARAN BELANJA RUTIN DAN PEMBANGUNAN KANTOR MENTERI NEGARA PPN/BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.262/M.PPN/05/2003 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.276/M.PPN/08/2003 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN FASILITAS KERJA PADA KANTOR MENTERI NEGARA PPN/BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.301/M.PPN/10/2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP.284/M.PPN/07/2002 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN KERJA KANTOR MENTERINEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 1/JUKLAK/SESMEN/01/2021 TENTANG Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Berkelanjutan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BERLAKU EFEKTIF

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian