JDIH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Pencarian

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.8A/M.PPN/HK/01/2010 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/05/2010 TENTANG Perubahan atas Kepmen PPN Nomor KEP.8a/M.PPN/HK/01/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.14/M.PPN/HK/01/2011 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.183/M.PPN/05/2005 TENTANG PENUNJUKAN DELEGASI INDONESIA DALAM NEGOISASI PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH (P2TPD)/INITIIATIVE FOR LOCAL GOVERNANCE REFORM (ILGR) DENGAN THE WORLD BANK

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.271/M.PPN/06/2002 TENTANG TIM PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)