• BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI
  • BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian Berdasarkan Subjek.
  • Home /
  • Subjek

Pencarian

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.109/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Penilaian dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.110/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyelesaian Proyek (Screening) dan Penyusunan Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.111/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Fasilitas Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek Kejasama Pemerintah dengan Badan Usaha Infrastruktur Konektivitas dan Sosial
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.112/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG Pembentukan Tim Koodinasi Strategis Fasilitasi Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Infrastruktur Perkotaan
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.113/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Infrastruktur Layanan Dasar
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.114/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama Pelaksanaan Kerjasma Pemerintah dengan Badan Usaha
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
MONOGRAFI HUKUM:PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE SOCIAL SECTOR: ISSUE AND COUNTRY EXPERIENCES IN ASIA AND THE PACIFIC
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.28/M.PPN/HK/04/2010 TENTANG Penetapan Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Tahun 2010-2014
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.217/M.PPN/HK/12/2019 TENTANG Pembentukan Tim Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.218/M.PPN/HK/12/2019 TENTANG Panel Ahli Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU)
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.117/M.PPN/HK/12/2020 TENTANG Perubahan atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.218/M.PPN/HK/12/2019 tentang Panel Ahli Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.118/M.PPN/HK/12/2020 TENTANG Perubahan atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.217/M.PPN/HK/12/2019 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.80/M.PPN/HK/07/2021 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.81/M.PPN/HK/07/2021 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Daftar Rencana Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha
BERLAKU EFEKTIF
 


Copyright © 2019 by Biro Hukum. All rights reserved.




Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gedung Wisma Bakrie 2 Lantai 16

Jl. HR. Rasuna Said, RT.10/RW.7, Kuningan, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Email : jdih@bappenas.go.id

Telp : +62 21 - 392 6252