• BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI
  • BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian Berdasarkan Subjek.
  • Home /
  • Subjek

Pencarian

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.128/M.PPN/HK/07/2019 TENTANG Pengangkatan Pengelola Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Kuasa Pengguna Barang
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.1/M.PPN/HK/01/2010 TENTANG Pengangkatan Pejabat Penandatangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun Anggaran 2010
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.214/M.PPN/HK/12/2019 TENTANG Pengangkatan Pejabat Penandatangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.104/M.PPN/HK/12/2012 TENTANG Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Hibah MCC Kementerian PPN/BAPPENAS 2013
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.105/M.PPN/HK/12/2012 TENTANG Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan Dipa/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian PPN/BAPPENAS 2013
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.1/M.PPN/HK/01/2011 TENTANG Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun Anggaran 2011
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.56/M.PPN/HK/05/2011 TENTANG Penggantian Pejabat Penanda Tangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun Anggaran 2011
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.76A/M.PPN/HK/05/2015 TENTANG Pengangkatan Pelaksana Tugas Pejabat Penanda Tangan Dipa/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
TIDAK BERLAKU
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.001A/M.PPN/01/2005 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPA, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN, PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN KANTOR MENTERI NEGARA PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2005
TIDAK BERLAKU
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.005/M.PPN/01/2005 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPP, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PADA BAGIAN ANGGARAN 69 KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2005
TIDAK BERLAKU
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.006/M.PPN/01/2005 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPP, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGUJUAN DAN PERINTAH PEMBAYARA (PENERBIT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PADA PROYEK PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL) KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2005
TIDAK BERLAKU
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.174A/M.PPN/03/2005 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN, PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN KEGIATAN OPERASIONAL MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2005
TIDAK BERLAKU
 


Copyright © 2019 by Biro Hukum. All rights reserved.




Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gedung Wisma Bakrie 2 Lantai 16

Jl. HR. Rasuna Said, RT.10/RW.7, Kuningan, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Email : jdih@bappenas.go.id

Telp : +62 21 - 392 6252