• BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI
  • BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian Berdasarkan Subjek.
  • Home /
  • Subjek

Pencarian

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.55/M.PPN/HK/04/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air
TIDAK BERLAKU
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.60/M.PPN/HK/04/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Perencanaan Pendanaan Proyek Infrastruktur Perkotaan
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.61/M.PPN/HK/04/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Perencanaan Pendanaan Proyek Infrastruktur Konektivitas dan Sosial
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.45/M.PPN/HK/03/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Indonesia Development Forum 2018
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.30/M.PPN/HK/04/2010 TENTANG Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Strategis Database Perencanaan
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.48/M.PPN/HK/08/2016 TENTANG Perubahan atas KEP.12/M.PPN/HK/02/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan United Population Fund Tahun 2016
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.86/M.PPN/HK/05/2015 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengukuran Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.93/M.PPN/HK/06/2015 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan dan Konsep Perancangan Kota Baru di Indonesia
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.94/M.PPN/HK/06/2015 TENTANG Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.41/M.PPN/HK/03/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia dan United Nations Population Fund Tahun 2015
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.101/M.PPN/HK/06/2015 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Kelompok Kerja Pembangunan G-20 (G-20 Working Group On Development)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.104/M.PPN/HK/06/2015 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perwilayahan Perencanaan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.105/M.PPN/HK/06/2015 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Penataan Kelembagaan dalam RPJMN 2015-2019
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.106/M.PPN/HK/06/2015 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Dalam Permasalahan Perlindungan Anak
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.118/M.PPN/HK/07/2015 TENTANG Perubahan Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.38/M.PPN/HK/03/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2015
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.126/M.PPN/HK/07/2015 TENTANG Pembentukan Tim Kegiatan Koordinasi Strategis Pengembangan Model Ekonomi Makro
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.136/M.PPN/HK/07/2015 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reformasi Regulasi di Indonesia
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.141/M.PPN/HK/08/2015 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Monitoring dan Evaluasi Atas Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Kementerian dan Lembaga Bedasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.145/M.PPN/HK/08/2015 TENTANG Pembentukan Tim Kerja Koordinasi Strategis Penyelarasan dan Penguatan Program Percepatan Pengurangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2015
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.80/M.PPN/HK/08/2014 TENTANG Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN Nomor KEP.30/M.PPN/HK/03/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.14/SES/HK/02/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DUKUNGAN KELOMPOK KERJA KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN PADA TIM KOORDINASI STRATEGIS PERSIAPAN RENCANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA
BERLAKU EFEKTIF
 


Copyright © 2019 by Biro Hukum. All rights reserved.




Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gedung Wisma Bakrie 2 Lantai 16

Jl. HR. Rasuna Said, RT.10/RW.7, Kuningan, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Email : jdih@bappenas.go.id

Telp : +62 21 - 392 6252