• BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI
  • BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian Berdasarkan Subjek.
  • Home /
  • Subjek

Pencarian

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.9/M.PPN/HK/01/2019 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.74/M.PPN/HK/05/2018 TENTANG Pembentukan Tim Narasumber Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2018
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.82/M.PPN/HK/05/2018 TENTANG Pembentukan Tim Pengarah Koordinasi Strategis Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.93/M.PPN/HK/10/2014 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Proyek Hibah Assistance Fortification For The Poor (JFPR-ADB) Tahun 2014
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.48/M.PPN/HK/03/2018 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Pendanaan dan Perubahan Iklim
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.29/M.PPN/HK/04/2010 TENTANG Perubahan Kedua atas Kepmen PPN Nomor KEP.45/M.PPN/09/2009 tentang Pembentukan Tim Pengarah untuk Koordinasi Sekretariat Persiapan dan Pengembangan Millennium Challenge Corporation (MCC)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.78/M.PPN/HK/08/2012 TENTANG Pembentukan Tim Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Kerjasama RI-USAID di Bidang Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.8/M.PPN/HK/01/2011 TENTANG Pembentukan Tim Pengarah untuk Koordinasi Sekretariat Persiapan dan Pengembangan Hibah Millenium Challenge Corporation (MCC)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.75/M.PPN/HK/06/2017 TENTANG Pembentukan Tim Narasumber Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2017 di 8 (Delapan) Provinsi
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.91/M.PPN/HK/06/2015 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Global Pulse Lab-Jakarta
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.97/M.PPN/HK/06/2015 TENTANG Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.57/M.PPN/HK/04/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Proyek Hibah Trade Cooperation Facility
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.98/M.PPN/HK/06/2015 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Kelembagaan Indonesia Youth Employment Network
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.52/M.PPN/HK/05/2014 TENTANG Pembentukan Tim Narasumber Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2014 di 33 Provinsi
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.114/M.PPN/HK/07/2015 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Dokumentasi Penerimaan Kunjungan Tamu Luar Negeri Tahun 2009-2014
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.115/M.PPN/HK/07/2015 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pengumpulan dan Penelaahan Bahan Pimpinan
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.116/M.PPN/HK/07/2015 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2015
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.117/M.PPN/HK/07/2015 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Database Ketatausahaan Pimpinan
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.121/M.PPN/HK/07/2015 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Distance Learning System Tahun 2015
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.127/M.PPN/HK/07/2015 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan Program Beasiswa Untuk Penguatan Reformasi Birokrasi Instansi (Scholarship Program For Strengthening The Reforming Institutions-Spirit)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.128/M.PPN/HK/07/2015 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Proffesional Human Resources Development IV (PHRD IV) Tahun 2015
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.129/M.PPN/HK/07/2015 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Penyempurnaan Buku Panduan dan Pedoman Diklat Tahun 2015
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.133/M.PPN/HK/07/2015 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Penyempurnaan Desain Kurikulum Dimklat Non Gelar Tahun 2015
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.134/M.PPN/HK/07/2015 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Akreditasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Tahun 2015
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.135/M.PPN/HK/07/2015 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Diklat Gelar dan Non Gelar Spirit Tahun 2015
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.174/M.PPN/HK/12/2015 TENTANG Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor KEP.126/M.PPN/HK/07/2015 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Koordinasi Strategis Pengembangan Model Ekonomi Makro
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.007/M.PPN/02/2005 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI MASYARAKAT ACEH DAN SUMATERA UTARA
TIDAK BERLAKU
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.028/KET/04/1995 TENTANG PENUNJUKKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK KOORDINASI PENGELOLAAN TATA RUANG NASIONAL
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.086/KET/05/1995 TENTANG PENUNJUKKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK KOORDINASI PEMBANGUNAN PERKOTAAN
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.113/KET/6/1996 TENTANG TIM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROPINSI IRIAN JAYA
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.123/KET/6/1996 TENTANG PEMBANGUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJASAMA ANTARA MASYARAKAT PERHUTANAN INDONESIA DENGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.152/KET/8/1996 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS) TINGKAT PUSAT
BERLAKU EFEKTIF
 


Copyright © 2019 by Biro Hukum. All rights reserved.




Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gedung Wisma Bakrie 2 Lantai 16

Jl. HR. Rasuna Said, RT.10/RW.7, Kuningan, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Email : jdih@bappenas.go.id

Telp : +62 21 - 392 6252