• BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI
  • BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian Berdasarkan Subjek.
  • Home /
  • Subjek

Pencarian

BERITA: PENYIAPAN AWAL KELEMBAGAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
BERITA: CAPACITY BUILDING FOR MANAGING SINGLE ONLINE PORTAL FOR REGULATORY INFORMATION
BERITA: RAPAT KOORDINASI PENGEMBANGAN WEBSITE JDIH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
SOP BIRO HUKUM NOMOR 1/SOP/B.03/2019 TENTANG Mekanisme Unggah Peraturan Perundang-Undangan ke Dalam Website JDIH
BERLAKU EFEKTIF
SOP BIRO HUKUM NOMOR 2/SOP/B.03/2019 TENTANG Mekanisme Unggah Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Pedoman/SOP ke Website JDIH
BERLAKU EFEKTIF
SOP BIRO HUKUM NOMOR 3/SOP/B.03/2019 TENTANG Mekanisme Unggah Monografi Hukum ke Website JDIH
BERLAKU EFEKTIF
SOP BIRO HUKUM NOMOR 4/SOP/B.03/2019 TENTANG Mekanisme Unggah Artikel Hukum ke Website JDIH
BERLAKU EFEKTIF
SOP BIRO HUKUM NOMOR 5/SOP/B.03/2019 TENTANG Mekanisme Unggah Putusan Litigasi dan Non-Litigasi ke Website JDIH
BERLAKU EFEKTIF
SOP BIRO HUKUM NOMOR 6/SOP/B.03/2019 TENTANG Mekanisme Unggah Berita Hukum ke Website JDIH
BERLAKU EFEKTIF
SOP BIRO HUKUM NOMOR 7/SOP/B.03/2019 TENTANG Mekanisme Penambahan Koleksi Buku Hukum ke Website JDIH
BERLAKU EFEKTIF
SOP BIRO HUKUM NOMOR 8/SOP/B.03/2019 TENTANG Mekanisme Pencatatan Peminjaman Buku di Website JDIH
BERLAKU EFEKTIF
SOP BIRO HUKUM NOMOR 9/SOP/B.03/2019 TENTANG Mekanisme Pencatatan Pengembalian Buku di Website JDIH
BERLAKU EFEKTIF
SOP BIRO HUKUM NOMOR 10/SOP/B.03/2019 TENTANG Mekanisme Memperbarui Daftar Koleksi Buku Perpustakaan Hukum Website JDIH
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.72/M.PPN/HK/05/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.43/M.PPN/HK/03/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.139/M.PPN/HK/08/2015 TENTANG Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor KEP.43/M.PPN/HK/03/2015 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.2/M.PPN/HK/01/2016 TENTANG Pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.95/SES/HK/11/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
PEDOMAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
BERLAKU EFEKTIF
BERITA: KUNJUNGAN JDIH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS KE JDIH UNIVERSITAS PAMULANG
 


Copyright © 2019 by Biro Hukum. All rights reserved.




Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gedung Wisma Bakrie 2 Lantai 16

Jl. HR. Rasuna Said, RT.10/RW.7, Kuningan, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Email : jdih@bappenas.go.id

Telp : +62 21 - 392 6252