• BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI
  • BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian Berdasarkan Subjek.
  • Home /
  • Subjek

Pencarian

MONOGRAFI HUKUM:EVOLUSI KEBIJAKAN PERTANAHAN DALAM HUKUM TANAH INDONESIA
MONOGRAFI HUKUM:KUMPULAN PERATURAN HIBAH LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA 2011-2012
MONOGRAFI HUKUM:ASAS KESEIMBANGAN BAGI HUKUM PERJANJIAN INDONESIA: HUKUM PERJANJIAN BERLANDASKAN ASAS-ASAS WIGATI INDONESIA
MONOGRAFI HUKUM:ASPEK-ASPEK HUKUM PERORANGAN DAN KEKELUARGAAN DI INDONESIA
MONOGRAFI HUKUM:PENELITIAN HUKUM TENTANG ASPEK HUKUM TRANSAKSI EFEK DI LINGKUNGAN PASAR MODAL INDONESIA
MONOGRAFI HUKUM:THE COMMERCIAL LAWS IN INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.28/M.PPN/HK/04/2016 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Penulisan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 dan Tahun 2085
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
MONOGRAFI HUKUM:PERKEMBANGAN HUKUM KONTRAK INNOMINAAT DI INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.37/M.PPN/HK/05/2016 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Kelembagaan Jejaring Lapangan Kerja Bagi Kaum Muda Indonesia
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
MONOGRAFI HUKUM:INDONESIA DAN KONVENSI-KONVENSI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.25/M.PPN/HK/02/2018 TENTANG Pembentukan Panitia antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Satu Data Indonesia
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.13/M.PPN/HK/01/2010 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Kerjasama RI-UNICEF Tahun 2006-2010
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.33/M.PPN/HK/04/2010 TENTANG Perubahan Kepmen PPN Nomor KEP.13/M.PPN/HK/01/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Kerjasama REPUBLIK INDONESIA-UNICEF Tahun 2006-2010
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.35A/M.PPN/HK/04/2010 TENTANG Perubahan atas Kepmen PPN Nomor KEP.11./M.PPN/HK/01/2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat Pengelolaan Koordinasi Program Kerjasama Pemerintah RI dan UNFPA Siklus Ke- 7 (Periode 2006-2010) Pelaksanaan Tahun 2010
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.47/M.PPN/HK/06/2010 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Peace Corps di Indonesia
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/07/2016 TENTANG Tim Pengarah Bersama (Joint Steering Committee) Global Pulse Lab Jakarta antara Pemerintah Republik Indonesia dan United Nations
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.31/M.PPN/HK/03/2014 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi The Indonesia Multi Donor Fund Facility For Disaster Recovery
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.221/KET/11/1994 TENTANG TIM PENGARAH STUDI PERANAN JASA ANTARA SEBAGAI PENDUKUNG PENGEMBANGAN EKSPOR INDONESIA (STUDY ON INTERMEDIATE SERVICES-KEY TO ACCELERATED EXPORT DEVELOPMENT IN INDONESIA)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.126/KET/6/1996 TENTANG DELEGASI REPUBLIK INDONESIA PADA PERTEMUAN MENTERI NEGARA-NEGARA ASEAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.134/KET/7/1996 TENTANG PENUNJUKKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM NEGOSIASI PROYEK SUMATRA JUNIOR SECONDARY EDUCATION DENGAN BANK DUNIA
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.135/KET/7/1996 TENTANG PENUNJUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM NEGOSIASI VILLAGE INFRASTRUCTURE PROJECT
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
 


Copyright © 2019 by Biro Hukum. All rights reserved.




Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gedung Wisma Bakrie 2 Lantai 16

Jl. HR. Rasuna Said, RT.10/RW.7, Kuningan, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Email : jdih@bappenas.go.id

Telp : +62 21 - 392 6252