• BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI
  • BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian Berdasarkan Subjek.
  • Home /
  • Subjek

Pencarian

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund
BERLAKU EFEKTIF
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund
BERLAKU EFEKTIF
BERITA: DISKUSI PEMBAHASAN DRAFT KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS WALI AMANAT ICCTF
BERITA: PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG ICCTF
BERITA: RAPAT PEMBAHASAN KERSAMA ANTARA ICCTF DENGAN UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN (UNSOED) TERKAIT PELAKSANAAN SWAKELOLA TIPE 2 (INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.153/M.PPN/HK/08/2019 TENTANG Perubahan atas KEP.141/M.PPN/HK/12/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF
TIDAK BERLAKU
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.40/M.PPN/HK/03/2012 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan dan Pengembangan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.59/M.PPN/HK/09/2010 TENTANG Perubahan atas Kepmen PPN Nomor KEP. 44/M.PPN/HK/09/2009 tentang Pembentukan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.5/M.PPN/HK/01/2013 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Optimalisasi Pelaksanaan dan Pengembangan Untik Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.93/M.PPN/HK/08/2017 TENTANG Penghapusan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Wali Amanat ICCTF Tahun Anggaran 2017
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN UNIT ESELON 1 NOMOR KEP.01/D3/01/ TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR SATUAN KERJA MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF) KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN UNIT ESELON 1 NOMOR KEP.02/D3/01/ TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF) KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN UNIT ESELON 1 NOMOR KEP.03/D3/01/ TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF) KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.12/M.PPN/HK/02/2014 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Optimalisasi Pelaksanaan dan Pengembangan Untuk Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.9/M.PPN/HK/02/2015 TENTANG Pengangkatan Pejabat Penandatangan Dipa/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Majelis Wali Amanat Dana Perwakilan Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF Kementerian PPN/BAPPENAS
TIDAK BERLAKU
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.51/M.PPN/HK/03/2015 TENTANG Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan dan Pengembangan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.59/M.PPN/HK/05/2020 TENTANG Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian PPN/Bappenas yang Dihasilkan dari Program Hibah Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF yang Diserahterimakan Kepada Kelompok Masyarakat /Tani
BERLAKU EFEKTIF
 


Copyright © 2019 by Biro Hukum. All rights reserved.




Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gedung Wisma Bakrie 2 Lantai 16

Jl. HR. Rasuna Said, RT.10/RW.7, Kuningan, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Email : jdih@bappenas.go.id

Telp : +62 21 - 392 6252