• BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI
  • BERANDA
  • PROFIL
    • VISI & MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
      • PEDOMAN
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian Berdasarkan Subjek.
  • Home /
  • Subjek

Pencarian

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.004/M.PPN/10/ TAHUN 2008 TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BERLAKU EFEKTIF
MONOGRAFI HUKUM:KUMPULAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.7/M.PPN/HK/01/2019 TENTANG Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.102/M.PPN/SES/HK/05/2019 TENTANG Pembentukan Tim Invetarisasi Penilaian Kembali Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.127/M.PPN/HK/07/2019 TENTANG Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian Peraencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.128/M.PPN/HK/07/2019 TENTANG Pengangkatan Pengelola Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Kuasa Pengguna Barang
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.129/M.PPN/HK/07/2019 TENTANG Pembentukan Tim Penyusun Konsep Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Tata Kelola Gudang Barang Milik Negara di Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.130/M.PPN/HK/07/2019 TENTANG Pembentukan Tim Penyusun Konsep Petunjuk Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.131/M.PPN/HK/07/2019 TENTANG Pembentukan Tim Penyusun Konsep Petunjuk Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Barang Milik Negara di Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.154/M.PPN/HK/08/2019 TENTANG Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek People Centered Development Programme (PCDP)-UNDP di Kementerian PPN/BAPPENAS yang Dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.155/M.PPN/HK/08/2019 TENTANG Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Support For Economic Analisys Development In Indonesia (SEADI)-USAID di Kementerian PPN/BAPPENAS yang Dihibahkan keepada Yayasan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.156/M.PPN/HK/08/2019 TENTANG Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Support For Economic Analysis Development In Indonesia (SEADI)-USAID di Kementerian PPN/BAPPENAS yang Dihibahkan kepada I-Creative Foundation
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.157/M.PPN/HK/08/2019 TENTANG Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Support For Economic Analysis Development In Indonesia (SEADI)-USAID di Kementerian PPN/BAPPENAS yang Dihibahkan kepada Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.158/M.PPN/HK/08/2019 TENTANG Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Support For Economic Analysis Development In Indonesia (SEADI)-USAID di Kementerian PPN/BAPPENAS yang Dihibahkan kepada Laboratorium Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Pengkajian Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.169/M.PPN/HK/08/2019 TENTANG Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Support For Economic Analysis Development In Indonesia (SEADI)-USAID di Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.38/M.PPN/HK/06/2016 TENTANG Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Serta Peralatan dan Mesin Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.185/M.PPN/SES/HK/09/2019 TENTANG Perubahan atas KEP.93/M.PPN/SES/HK/05/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Konsep Pedoman Pencatatan Tata Kelola Barang Milik Negara di Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.186/M.PPN/SES/HK/09/2019 TENTANG Perubahan atas KEP.129/M.PPN/SES/HK/07/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Konsep Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Tata Kelola Gudang Barang Barang Milik Negara di Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.187/M.PPN/SES/HK/09/2019 TENTANG Perubahan atas KEP.130/M.PPN/SES/HK/07/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Konsep Petunjuk Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.189/M.PPN/HK/09/2019 TENTANG Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS yang Dihasilkan dari Program Compact-Hibah Millennium Challenge Corporation Yang Diserahterimakan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.190/M.PPN/SES/HK/10/2019 TENTANG Perubahan atas Keputusan Menteri PPN Nomor KEP.131/M.PPN/SES/HK/07/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Konsep Petunjuk Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Barang Milik Negara di Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.205/M.PPN/HK/10/2019 TENTANG Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Dinas
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.209/M.PPN/HK/10/2019 TENTANG Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.211/M.PPN/HK/11/2019 TENTANG Pengahapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Dinas
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.1/M.PPN/HK/01/2018 TENTANG Penetapan Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berasal dari Hibah Eks Proyek Regional Economoic Development (RED)- GIZ
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.3/M.PPN/HK/01/2018 TENTANG Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS Eks Proyek Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP)-Undp yang Dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwato
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.4/M.PPN/HK/01/2018 TENTANG Penhapusan Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS Eks Proyek Environmental Governance And Sustainable Livelihoods Programme (EGSLP)-CIDA yang Dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.5/M.PPN/HK/01/2018 TENTANG Penghapusan Barang Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS Eks Proyek Sustainable Urban Transport Improvement Project (Sutip)-Giz yang Dihibahkan kepada Pemerintah Kota Surakarta
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.14/M.PPN/HK/02/2019 TENTANG Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.40/M.PPN/HK/03/2018 TENTANG Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.3/M.PPN/HK/01/2010 TENTANG Penghapusan dan Pelelangan Peralatan dan Mesin Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.4/M.PPN/HK/01/2010 TENTANG Penghapusan dan Pelelangan Kendaraan Bermotor Barang Milik Negara Kementerian Negara PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.67/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.93/M.PPN/HK/08/2017 TENTANG Penghapusan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Wali Amanat ICCTF Tahun Anggaran 2017
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.108/M.PPN/HK/09/2017 TENTANG Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.213/M.PPN/HK/11/2019 TENTANG Penghapusan Barang Milik Kementerian PPN/Bappenas yang Dialih statuskan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.215/M.PPN/HK/12/2019 TENTANG Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.216/M.PPN/HK/12/2019 TENTANG Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS yang Dihasilkan dari Program Compact-Hibah Millennium Challenge Corporation yang Diserahterimakan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.7/M.PPN/HK/01/2011 TENTANG Penghapusan dan Pelelangan Kendaraan Bermotor Barang Milik Negara Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.5/M.PPN/HK/01/2020 TENTANG Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.7/SES/HK/02/2020 TENTANG Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan di Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.118/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG Pengangkatan Pengelola Sistem Akuntansi Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang di Satuan Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.120/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.56/M.PPN/HK/09/2016 TENTANG Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Instalasi dan Jaringan
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.57/M.PPN/HK/09/2016 TENTANG Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.58/M.PPN/HK/09/2016 TENTANG Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Lainnya
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.59/M.PPN/HK/09/2016 TENTANG Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.67/M.PPN/HK/11/2016 TENTANG Pembentukan Tim Persiapan Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Berada pada Pengguna Barang
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.8/M.PPN/HK/02/2015 TENTANG Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Selain Kendaraan Bermotor Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.99/M.PPN/HK/06/2015 TENTANG Pengangkatan Pengelola Sistem Akuntansi Barang Milik Negara Tingka Satuan Kerja Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.100/M.PPN/HK/06/2015 TENTANG Pengangakatan Pengelola Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Kuasa Pengguna Barang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.110/M.PPN/HK/06/2015 TENTANG Pembentukan Tim Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.111/M.PPN/HK/06/2015 TENTANG Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap lainnya pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.112/M.PPN/HK/06/2015 TENTANG Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Selain Kendaraan Bermotor pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.113/M.PPN/HK/06/2015 TENTANG Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.92/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian PPN/BAPPENAS
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.34/M.PPN/HK/02/2020 TENTANG Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Green Economy And Locally Appropriate Mitigation Action In Indonesia (GE-LAMA-I) - Giz di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.59/M.PPN/HK/05/2020 TENTANG Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian PPN/Bappenas yang Dihasilkan dari Program Hibah Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF yang Diserahterimakan Kepada Kelompok Masyarakat /Tani
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.12/M.PPN/HK/02/2021 TENTANG Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/ atau Bangunan Berupa Kendaraan Dinas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.24/SES/HK/04/2021 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN, PEMUSNAHAN, DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.87/M.PPN/HK/07/2021 TENTANG Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Indonesia Cooperative Business Development Alliance (ICBDA) USAID di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada Koperasi Jasa Usaha Bersama (KJUB) Puspeta Luwu Provinsi Sulawesi Selatan
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.89/M.PPN/HK/07/2021 TENTANG Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek Indonesia Cooperative Business Development Alliance (ICBDA)-USAID di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihibahkan kepada Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.112/M.PPN/HK/09/2021 TENTANG Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.117/M.PPN/HK/09/2021 TENTANG Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BERLAKU EFEKTIF
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.118/M.PPN/HK/09/2021 TENTANG Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Lainnya Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BERLAKU EFEKTIF
 


Copyright © 2019 by Biro Hukum. All rights reserved.




Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gedung Wisma Bakrie 2 Lantai 16

Jl. HR. Rasuna Said, RT.10/RW.7, Kuningan, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Email : jdih@bappenas.go.id

Telp : +62 21 - 392 6252