JDIH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA KERJA JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN JASA KONSULTAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015-2019

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TATA KERJA JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG SATU DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN FASILITAS KERJA DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PERENCANA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PELAPORAN GRATIFIKASI PEGAWAI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.123/M.PPN/HK/06/2019 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 1/JUKLAK/SESMEN/01/2019 TENTANG STANDAR DAN PENYEDIAAN FASILITAS KERJA DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

PEDOMAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR PER.005/M.PPN/10/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010-2014

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG KELAS JABATAN PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENGATURAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR PER.005/M.PPN/10/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR PER.004/M.PPN/09/2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB) KEGIATAN DI KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010-2014

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG KELAS JABATAN PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2011

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.001/M.PPN/04/ TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR PER.004/M.PPN/09/2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB) KEGIATAN DI KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.003/M.PPN/09/ TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR PER.004/M.PPN/09/2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB) KEGIATAN DI KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.004/M.PPN/10/ TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.005/M.PPN/12/ TAHUN 2008 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2009

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.001/M.PPN/03/ TAHUN 2007 TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM PROSES PENYIAPAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.002/M.PPN/04/ TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.003/M.PPN/07/ TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR PER.007/M.PPN/12/2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB) KEGIATAN DI KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.004/M.PPN/09/ TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB) KEGIATAN DI KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.005/M.PPN/10/ TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.007/M.PPN/11/ TAHUN 2007 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2008

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.008/M.PPN/11/ TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.009/M.PPN/12/ TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN AUDIT KINERJA DI KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.001/M.PPN/01/ TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB) KEGIATAN KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.001A/M.PPN/05/ TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DI KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.002/M.PPN/06/ TAHUN 2006 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2005-2009

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.003/M.PPN/06/ TAHUN 2006 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA PADA KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.004/M.PPN/06/ TAHUN 2006 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2007

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR PER.008/M.PPN/12/ TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN DI KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

BERITA: BAPPENAS DIGUGAT ENAM KALI !!

BERITA: SIDANG KE-2 GUGATAN CLASS ACTION PENGUNGSI MALUKU - MALUKU UTARA

BERITA: RAPAT PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS KERJASAMA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS DENGAN PERGURUAN TINGGI

BERITA: PEMBAHASAN DRAFT SOP PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2020

BERLAKU EFEKTIF

PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 8/JUKLAK/SESMEN/11/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN MELALUI EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 7/JUKLAK/SESMEN/08/2018 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 3/JUKLAK/SESMEN/04/2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 2/JUKLAK/SESMEN/05/2016 TENTANG STANDAR DAN PENYEDIAAN FASILITAS KERJA DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 1/JUKLAK/SESMEN/01/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KEARSIPAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 1/JUKLAK/SESMEN/10/2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 1/JUKLAK/SESMEN/05/2013 TENTANG PENGATURAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

MONOGRAFI HUKUM:TEMPLATE PERJANJIAN KERJASAMA TENAGA TIDAK TETAP KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

MONOGRAFI HUKUM:PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

MONOGRAFI HUKUM:METODE HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

MONOGRAFI HUKUM:PEDOMAN EVALUASI PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.102/M.PPN/SES/HK/05/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVETARISASI PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.105/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA YANG DIUSULKAN SEBAGAI WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.65/M.PPN/HK/04/2018 TENTANG INFORMASI JABATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.79/M.PPN/HK/05/2018 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.80/M.PPN/HK/05/2018 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.81/M.PPN/HK/05/2018 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.127/M.PPN/HK/07/2019 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN PERAENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.128/M.PPN/HK/07/2019 TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT KUASA PENGGUNA BARANG

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.129/M.PPN/HK/07/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KONSEP PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN TATA KELOLA GUDANG BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.136/M.PPN/HK/07/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.137/M.PPN/HK/07/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.138/M.PPN/HK/07/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SELEKSI TERBUKA CALON PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.142/M.PPN/HK/07/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2019

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.145/M.PPN/HK/07/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN PEGAWAI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.149/M.PPN/HK/07/2019 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

TIDAK BERLAKU

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.77/M.PPN/HK/05/2018 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

TIDAK BERLAKU

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.162/M.PPN/SES/HK/08/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIAT UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.171/M.PPN/HK/09/2019 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

TIDAK BERLAKU

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.174/M.PPN/HK/09/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEP.136/M.PPN/HK/07/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KINERJA PEGAWAI

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.175/M.PPN/HK/09/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEP.137/M.PPN/HK/07/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.176/M.PPN/HK/09/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEP.138/M.PPN/HK/07/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SELEKSI TERBUKA CALON PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2019

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.180/M.PPN/SES/HK/09/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEP.142/M.PPN/SES/HK/07/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2019

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.200/M.PPN/HK/10/2019 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

MONOGRAFI HUKUM:PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.210/M.PPN/HK/11/2019 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEP.139/M.PPN/HK/12/2018 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA PENGELUARAN (BP) SATUAN KERJA

TIDAK BERLAKU

PEDOMAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.1/M.PPN/HK/01/2010 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2010

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.2/M.PPN/HK/01/2010 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SURAT PERINTAHMEMBAYAR), PPK, DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2010

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.3/M.PPN/HK/01/2010 TENTANG PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN PERALATAN DAN MESIN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.4/M.PPN/HK/01/2010 TENTANG PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN KENDARAAN BERMOTOR BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

TIDAK BERLAKU

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

TIDAK BERLAKU

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.67/M.PPN/HK/04/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEP.41/M.PPN/HK/04/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.214/M.PPN/HK/12/2019 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.79/M.PPN/SES/HK/05/2019 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BAPPENAS KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

TIDAK BERLAKU

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.97/M.PPN/SES/HK/05/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM PERSURATAN ELEKTRONIK /ELECTRONIC GOVERNMENT (E-GOV) DI SEKRETARIAT MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

SURAT EDARAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG IMPLEMENTASI INTEGRATED DIGITAL WORKSPACE DAN SMART OFFICE DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.43/M.PPN/HK/05/2010 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEDEPUTIAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.44/M.PPN/HK/06/2010 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.45/M.PPN/HK/06/2010 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MENEMPATI RUMAH NEGARA GOLONGAN 1 (SATU) KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

TIDAK BERLAKU

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.55/M.PPN/HK/07/2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PPN NOMOR KEP.2/M.PPN/HK/01/2010 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR), PPK, DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2010

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.155/M.PPN/HK/09/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PENGEMBANGAN KERJASAMA BAPPENAS DENGAN ORGANISASI/ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SERTA PERGURUAN TINGGI

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.68/M.PPN/HK/05/2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2012

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.1/M.PPN/HK/01/2020 TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.75/M.PPN/HK/08/2012 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MENEMPATI RUMAH NEGARA GOLONGAN I (SATU) KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.76/M.PPN/HK/08/2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2012

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.1/SES/HK/01/2020 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA KANTOR MENTERI NEGARA PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.2/SES/HK/01/2020 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA KANTOR MENTERI NEGARA PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.3/SES/HK/01/2020 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR SATUAN KERJA KANTOR MENTERI PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.64/M.PPN/HK/05/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.213/M.PPN/HK/11/2019 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG DIALIHSTATUSKAN KEPADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.84/M.PPN/HK/9/2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

TIDAK BERLAKU

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.85/M.PPN/HK/09/2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN PERUBAHAN STRATEGIS KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.86/M.PPN/HK/09/2012 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDA TANGAN DIPA/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLA HIBAH MCC PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2012

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.89/M.PPN/HK/09/2012 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGELOLA HIBAH MCC KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2012

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.90/M.PPN/HK/09/2012 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN JURI SAYEMBARA LOGO KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.97/M.PPN/HK/10/2012 TENTANG PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK NEGARA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.107/M.PPN/HK/12/2012 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2013

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.1/M.PPN/HK/01/2011 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDA TANGAN DIPA/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2011

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.2/M.PPN/HK/01/2011 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH MEMBAYAR (PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2011

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.3/M.PPN/HK/01/2011 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.7/M.PPN/HK/01/2011 TENTANG PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN KENDARAAN BERMOTOR BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.35/M.PPN/HK/03/2011 TENTANG HARI JADI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.38/M.PPN/HK/03/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS) BAPPENAS-BKPM

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.67/M.PPN/HK/04/2015 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.5/M.PPN/HK/01/2020 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG PERSEDIAAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.6/M.PPN/HK/01/2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MENEMPATI RUMAH NEGARA GOLONGAN I (SATU) KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.14/M.PPN/HK/02/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SINKRONISASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN ANTAR LEMBAGA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2020

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.15/M.PPN/HK/02/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.16/M.PPN/HK/02/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.4/SES/HK/01/2020 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SETIAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.5/SES/HK/01/2020 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA SETIAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.6/SES/HK/01/2020 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SETIAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.7/SES/HK/02/2020 TENTANG PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.8/SES/HK/01/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS NOMOR KEP.4/SES/HK/01/2020 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SETIAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.9/SES/HK/02/2020 TENTANG PENGANGKATAN APPROVER DAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA UNIT KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.11/SES/HK/02/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN LAYANAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2020 KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.56/M.PPN/HK/05/2011 TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT PENANDA TANGAN DIPA/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2011

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.117/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN I DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.120/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.57/M.PPN/HK/05/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.3/M.PPN/HK/01/2011 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.6/M.PPN/HK/01/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2018

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

SURAT EDARAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG IMPLEMENTASI INTEGRATED DIGITAL WORKSPACE DAN SMART OFFICE DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.109/M.PPN/HK/06/2015 TENTANG DAFTAR RENCANA PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.137/M.PPN/HK/07/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP. 45/M.PPN/HK/03/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SIAGA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.153/M.PPN/HK/09/2015 TENTANG TIM ASISTENSI MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.18/M.PPN/HK/02/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2013

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.2/M.PPN/HK/01/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 1/JUKLAK/SESMEN/01/2020 TENTANG STANDAR DAN PENYEDIAAN FASILITAS KERJA DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.15/SES/HK/02/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMUSNAHAN ARSIP KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.18/SES/HK/02/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA BAPPENAS TAHUN 2020

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS NOMOR KEP.20/SES/HK/02/2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAN PEJABAT PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH SATKER KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

BERITA: RAPAT PENDAHULUAN PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

PEDOMAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

PEDOMAN NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERENCANAAN PERATURAN MENTERI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

SURAT EDARAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TIDAK BERLAKU

SURAT EDARAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) KEPADA PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2020

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.1105/KA/08/2001 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.006/M.PPN/09/2001 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA KEGIATAN STRATEGIS UNIT KERJA ESELON II BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.016/M.PPN/11/2001 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARAWAN KHUSUS DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN KHUSUS OPERASIONAL MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2001

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.021/M.PPN/12/2001 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN RUTIN DI LINGKUNGAN KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.023/M.PPN/12/2001 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIP, PEMIMPIN PROYEK/BAGIAN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK/BAGIAN PROYEK MATA ANGGARAN 55 PADA KANTOR MENTERI NEGARA PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2002

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.122/KA/05/2001 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.124/KA/05/2001 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2001-2004

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.231/KA/06/2001 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN PETUNJUK OPERASIONAL UNTUK SETIAP PROYEK PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.002/M.PPN/01/2003 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIK, ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN RUTIN, DAN BENDAHARAWAN RUTIN KANTOR MENTERI NEGARA PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2003

TIDAK BERLAKU

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.003/M.PPN/01/2003 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARAWAN KHUSUS DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN KHUSUS OPERASIONAL MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2003

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.009/M.PPN/01/2003 TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA MILIK KANTOR MENTERI NEGARA PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.010/M.PPN/01/2003 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENEMPATI RUMAH NEGARA GOLONGAN I MILIK KANTOR MENTERI NEGARA PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.276/M.PPN/08/2003 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN FASILITAS KERJA PADA KANTOR MENTERI NEGARA PPN/BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.015/KET/4/1994 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJASAMA ANTARA MASYARAKAT PERHUTANAN INDONESIA DENGAN BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.018/MK/4/1994 TENTANG PEMBERIAN WEWENANG KEPADA SAUDARA IR. K. INUGROHO, UNTUK MENANDATANGANI SURAT-SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS RUTIN MAUPUN PROYEK BAGI PARA PEJABAT DAN PNS YANG BERADA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT MENTERI NEGARA PPN

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.168/KET/8/1994 TENTANG UJI COBA LIMA HARI KERJA SEMINGGU DI LINGKUNGAN KANTOR MENTERI NEGARA PPN/BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP. 038A/M.PPN/02/2004 TENTANG TIM REPOSISI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP. 172/M.PPN/06/2004 TENTANG PEMBAHARUAN TIM PENGADAAN PERUMAHAN PEGAWAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.223/M.PPN/12/2004 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA KAJIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

SURAT EDARAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM KERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS DALAM TRANSISI MENUJU TATANAN NORMAL BARU YANG MENDUKUNG PRODUKTIVITAS KERJA SERTA MEMPRIORITASKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN PEGAWAI

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.022/KET/2/1995 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS UNIT KORPRI BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.027/KET/04/1995 TENTANG PENUNJUKKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK PENELITIAN SUMBER DAYA MANUSIA - BAPPENAS

BERLAKU TIDAK EFEKTIF (TIDAK PUNYA DAYA GUNA)

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.154/KET/5/1995 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUS DAN PELELANGAN BARANG INVENTARIS BAPPENAS

TIDAK BERLAKU

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.250/KET/10/1995 TENTANG PENGHAPUSAN DARI DAFTAR INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN NEGARA GEDUNG KANTOR BAPPENAS JALAN H.R. RASUNA SAID KAVLING B-2

BERLAKU EFEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.261/KET/5/1995 TENTANG PENGHAPUSAN INVENTARIS KEKAYAAN MILIK NEGARA PADA KANTOR BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

BERLAKU EFEKTIF

BERITA: PERDALAM TEKNIK PENULISAN, KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS GANDENG UNPAD DAN TEMPO

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 3/JUKLAK/SESMEN/12/2020 TENTANG PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

BERITA: PELATIHAN TEKNIS PENGGUNAAN PANTER ESIGN, VERYDS DAN QR CODE DI BIRO HUKUM KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BERITA: KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS MENANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN TENTANG INTEGRASI SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN.

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2021 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERLAKU EFEKTIF

PENCARIAN BERDASARKAN SUBJEK

Pencarian