PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) OLEH PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM HAL PELAKSANAAN GANTI RUGI HARTA BENDA MATERIIL DAN IMMATERIIL PASCA KERUSUHAN MALUKU-MALUKU UTARA TAHUN 1999 (GUGATAN KEDUA)
Perkara Nomor : 529/PDT.G/2013/ PN.JKT.PST


Tahapan Proses
:
Gugatan
Tanggal Perkara
:
30 November -0001
Penggugat
:

Masyarakat Maluku-Maluku Utara yang diwakili oleh Scharrom Law Office

Penggugat
:
  1. Presiden RI (Tergugat 1/T1);
  2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Tergugat 2/T2);
  3. Menteri Keuangan (Tergugat 3/T3);
  4. Menteri Sosial (Tergugat 4/T4);
  5. Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (Tergugat 5/T5);
  6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Tergugat 6/T6);
  7. Gubernur Maluku (Tergugat 7/T7);
  8. Gubernur Maluku Utara (Tergugat 8/T8);
  9. Gubernur  Sulawesi Tenggara (Tergugat 9/T9).
Status Akhir
:
Banding
Jenis Peradilan
:
Peradilan Umum
Singkatan Jenis Peradilan
:
Tempat Peradilan
:
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Sumber
:
Subjek
:
Bahasa
:
Indonesia
Bidang Hukum/Jenis Perkara
:
Perdata
Lokasi
:
Jakarta Pusat
Keterangan
:
  1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
  2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 6.716.000
  3. Atas putusan tersebut, Penggugat mengajukan banding dengan nomor register akta permohonan banding yaitu nomor: 160/Srt.Bdg/2015/PN.JKT.PST jo Nomor 529/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.
Dokumen Putusan
:
File