• BERANDA
  • PROFIL
    • VISI MISI
    • PENGELOLA
    • PETUNJUK PENGELOLAAN
    • KONTAK KAMI
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      • UNDANG-UNDANG DASAR 1945
      • UNDANG-UNDANG
      • PERPPU
      • PERATURAN PEMERINTAH
      • PERATURAN PRESIDEN
      • KEPUTUSAN PRESIDEN
      • INSTRUKSI PRESIDEN
      • PERATURAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • PERATURAN MENTERI BERSAMA/
        SURAT EDARAN BERSAMA
      • KEPUTUSAN MENTERI PPN/
        KEPALA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN SESMEN PPN/
        SESTAMA BAPPENAS
      • KEPUTUSAN UNIT ESELON I
      • SURAT EDARAN
        • SURAT EDARAN MENTERI PPN/
          KEPALA BAPPENAS
        • SURAT EDARAN SESMEN PPN/
          SESTAMA BAPPENAS
      • SOP
        • SOP BAPPENAS
        • SOP BIRO HUKUM
      • PEDOMAN
      • PETUNJUK PELAKSANAAN
    • PUTUSAN/YURISPRUDENSI
      • LITIGASI
      • NON LITIGASI
    • ARTIKEL HUKUM
    • MONOGRAFI HUKUM
      • BUKU HUKUM
      • KUMPULAN PERATURAN
      • NASKAH AKADEMIK
      • RANCANGAN PERATURAN
      • PENELITIAN HUKUM
      • PENGKAJIAN HUKUM
      • LAINNYA
  • DIREKTORI
    • BERITA TERKINI
  1. Home

Lainnya

Total data ditampilkan: 58

TANGGAPAN HASIL SURVEY PERSPEKTIF STAKEHOLDERS TERHADAP PP 39/2006 GUNA PENYEMPURNAAN PP 39/2006 ...

  • 20 Okt 2012 |
  • view: 908 | LAINNYA | Detail

Baca Selengkapnya

RISIKO HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA ...

  • 09 Okt 2012 |
  • view: 851 | LAINNYA | Detail

Baca Selengkapnya

PENGELOLAAN KEGIATAN DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS ...

  • 09 Okt 2012 |
  • view: 890 | LAINNYA | Detail

Baca Selengkapnya

KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP KETIDAKSESUAIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN FISIK PENYEDIAAN BARANG/JASA ...

  • 09 Okt 2012 |
  • view: 893 | LAINNYA | Detail

Baca Selengkapnya

WORKSHOP KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN/KEBIJAKAN DI BAWAH PERATURAN MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPENAS ...

  • 08 Jun 2012 |
  • view: 1156 | LAINNYA | Detail

Baca Selengkapnya

PEMBENTUKAN ULP (UNIT LAYANAN PENGADAAN) KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS ...

  • 27 Mar 2012 |
  • view: 907 | LAINNYA | Detail

Baca Selengkapnya

REVISI UU KN DAN UPAYA SINERGITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ...

  • 30 Jan 2012 |
  • view: 1005 | LAINNYA | Detail

Baca Selengkapnya

REFORM ON FREE TRADE REGULATION/POLICY FOR ECONOMIC COMPETITIVENESS; A LESSON LEARNED FROM JAPAN EXPERIEN ...

  • 16 Des 2011 |
  • view: 836 | LAINNYA | Detail

Baca Selengkapnya
  • Awal
  •   
  • 4
  • 5
  • 6

Pencarian

Hapus Pencarian


KEBIJAKAN LEMBAGA NON STRUKTURAL

2016-07-18

TEMPLATE PERJANJIAN KERJASAMA TENAGA TIDAK TETAP KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

2020-01-17

PENATAAN TATALAKSANA DALAM KERANGKA REFORMASI BIROKRASI

2013-05-27

TEMPLATE ADENDUM SURAT PERJANJIAN KERJASAMA TENAGA TIDAK TETAP

2020-05-15

MAJALAH HUKUM NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2008

2020-01-09

  • ADENDUM
  • PERJANJIAN
  • THR
  • TENAGA TIDAK TETAP
  • BAPPENAS
  • ASPEK HUKUM
  • PENGELOLAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Statistik Pengunjung

Kontak Kami

Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Gedung Wisma Bakrie 2 Lantai 16
Jl. HR. Rasuna Said, Kav B-2, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

Phone: +62 21 - 392 6252
Email: jdih@bappenas.go.id

Ikuti Kami