Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas menghadiri Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2022 yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya pada Selasa (18/10/ 2022). Acara tahunan yang bertajuk Menyongsong Satu Data Dokumen Hukum Indonesia ini terdiri dari serangkaian acara inti diantaranya, penandatanganan komitmen bersama pengelolaan JDIH, pemberian penghargaan bagi anggota JDIHN terbaik serta diskusi panel dengan 4 (empat) narasumber yang diharapkan dapat mendorong kemajuan JDIH pusat maupun daerah.
Acara dibuka dengan pembacaan laporan oleh Kepala BPHN yaitu Bapak Widodo Ekatjahjana, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada anggota JDIHN Terbaik, JDIH Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan penghargaan sebagai Anggota JDIHN terbaik V kategori Kementerian pada JDIHN Awards Tahun 2022. Anugerah penghargaan berupa piala dan piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonang Laoly kepada Kementerian PPN/Bappenas yang diwakili oleh Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, Ibu RR.Rita Erawati. 
Dalam sambutannya Bapak Yasonna Hamonang Laoly menyampaikan, BPHN memberikan anugerah JDIHN Award bagi para anggota JDIHN sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas kinerja terbaik para anggota JDIHN dalam mengelola JDIH, Beliau juga menambahkan bagi penerima penghargaan diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan JDIH sesuai dengan standar dan dapat terus meningkatkan inovasi serta pelayanan publik. Bagi para anggota JDIHN yang belum mendapatkan penghargaan diharapkan dapat terus memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan JDIH dan menjadikan prestasi penerima penghargaan sebagai inspirasi dan motivasi untuk peningkatan pengelolaan JDIH yang lebih baik lagi.
    Kemudian acara dilanjutkan dengan Diskusi Panel dengan judul “Menyongsong Satu Data Dokumen Hukum Indonesia “. Diskusi ini dimoderatori oleh Kepala Pusat JDIHN, Bapak Nofli. Turut hadir 4 Narasumber yang memberikan perspektifnya dari berbagai aspek, sebagai berikut:
1. Ibu Nuzulul Azizah Ramdan Wulandari dari Sekretariat Satu Data Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, yang membahas mengenai Satu Data Indonesia (SDI) sebagai Pijakan Transformasi Susun Kebijakan. 

2. Bapak Eko Yon Hendri Koordinator Manajemen Risiko dan Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber Pemerintah Pusat, Badan Siber dan Sandi Negara yang membahas mengenai Keamanan Data Dokumen Hukum dalam Pengelolaan JDIH. 

3. Bapak Hamzah Fansuri, Analis Kebijakan Muda Asdep Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE, Kementerian PAN-RB yang membahas mengenai Persiapan Aplikasi JDIHN sebagai Aplikasi Umum SPBE.                                                                          
4. Bapak Edward James Sinaga Peneliti Madya, Badan Penelitian Hukum dan HAM yang membahas mengenai Indeks Reformasi Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 

Kepala Pusat JDIHN Bapak Nofli menyampaikan bahwa saat ini JDIHN memiliki peran strategis dalam mendorong Satu Data penyediaan Dokumen Hukum Indonesia. Ada beberapa langkah strategis diantaranya mendorong JDIHN menjadi aplikasi umum SPBE, menjadikan JDIH sebagai Indikator Penilaian Indeks Reformasi Hukum, meningkatkan dan mejaga keamanan data pengelolaan JDIH, dan mewujudkan Satu Data dokumen hukum. Dengan dukungan dan semangat yang sama dari seluruh pihak, diharapkan JDIHN dapat menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan hukum penataan regulasi dengan menyediakan Satu Data Dokumen Hukum Indonesia melalui JDIHN.