Bogor – Dalam mengevaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kementerian PPN/Bappenas, Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengembangan JDIH Kementerian PPN/Bappenas pada Rabu, 14 September 2022 di Hotel The 101 Bogor Suryakencana.

Kegiatan ini dihadiri melalui Zoom Meeting oleh Bapak Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Bappenas, Bapak Taufik Hanafi, Kepala Pusat JDIH Nasional, Bapak Nofli, Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (Pusdatinrenbang) Kementerian PPN/Bappenas, Bapak Irfan. Turut Hadir secara fisik Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, Ibu RR. Rita Erawati, Tim dari JDIH Nasional, yaitu Bapak Diden Priya Utama, Bapak Faizal Yusuf, Bapak Angga Wiratmoko dan Ibu Kadek Derik Yunita Sari, Tim dari Pusdatinrenbang Kementerian PPN/Bappenas, serta seluruh pejabat dan staf Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas.

Acara di mulai dengan pembacaan laporan Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengembangan JDIH Kementerian PPN/Bappenas yang disampaikan oleh Ibu Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas yang menyampaikan pelaksanaan pengelolaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas selama setahun, Beliau menyampaikan harapannya agar Kepala Pusat JDIH  Nasional beserta Tim  dapat memberikan arahan/masukan untuk perbaikan dan pengembangan sehingga JDIH Kementerian PPN/Bappenas dapat terus meningkatkan performa nya baik secara teknis pengelolaan website maupun informasi  Hukum yang terdapat didalamnya. 

Dalam sambutan dan pembukaan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengembangan JDIH Kementerian PPN/Bappenas, Bapak Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas/Sekretaris Utama Bappenas, Bapak Taufik Hanafi menyampaikan ucapan selamat serta apresiasi yang tinggi terhadap perkembangan JDIH Kementerian PPN/Bappenas yang sudah mencapai pengembangan yang sudah mencapai versi 4.2 setelah melewati banyak perbaikan dari versi 1.0 hingga versi 4.0 baik secara teknis maupun substansi. Beliau juga menyampaikan pentingnya dukungan kerangka regulasi salah satunya yaitu layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum karena seperti yang ketahui bersama saat ini dalam dokumen baik dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 maupun dalam dokumen pemutakhiran RKP 2023 sudah di identifikasi berbagai Peraturan Perundang-undangan yang diperkukan untuk mendukung lancarnya pelaksanaan Pembangunan Nasional 2023.

Kemudian acara dilanjutkan dengan Arahan dari Bapak Kepala Pusat JDIH Nasional, Bapak Nofli dalam arannya Beliau menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pencapaian atas pengembangan JDIH Kementerian PPN/Bappenas yang dapat mengembangkan mengembangkan wesite hingga mencapai pada website 4.2 serta   inovasi  yang telah dilakukan yaitu dengan membuat  aplikasi/program sistem pendukung JDIH yaitu SiMou ( Sitem Informasi Memorandum of Understanding ) dan SiTelur ( Sistem Informasi Telusur Rancangan Peraturan Perundang-undangan).  dengan adanya SiMou dan SiTelur akan menambah kemanfaatannya JDIH Kementerian PPN/Bappenas sebagai layanan dokumentasi dan informasi hukum bagi para pemangku kepentingan ataupun masyarakat luas.

Rapat ini juga membahas evaluasi terhadap pelaksanaan pengeloaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) Tahun, hasil evaluasi keseluruhan ini disampaikan oleh Bapak Diden Priya Utama selaku Subkoordinator Digitalisasi Dokumen Hukum, Beliau juga menyampaikan bagaimana indikator penilaian yang diberikan oleh tim,   aspek serta indikator dalam penilaian yang harus diperhatikan para anggota JDIH Nasional untuk meningkatkan serta menyempurnakan bobot penilaian yang telah ditetapkan oleh tim JDIH Nasional.

Pencapaian JDIH  Kementerian PPN/Bappenas pada tahun sebelumnya yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.HN.05 Tahun 2021 dengan total penilaian 87 JDIH Kementerian PPN/Bappenas  masuk dalam kategori Eka Acalpati peringkat ke-8 dari 33 Kementerian menjadi motivasi bagi pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas untuk terus meningkatkan dan menginovasi JDIH menjadi lebih baik lagi, sehingga dalam tahun ini JDIH Kementerian PPN/Bappenas masuk dalam nominasi menjadi 5 (lima) Terbaik dalam penghargaan JDIHN Award yang diselenggarakan setiap tahun oleh BPHN Kementerian Hukum dan HAM.

 Sesi Kedua Acara Rapat Koordinasi Evaluasi JDIH Kementerian PPN/Bappenas yaitu Evaluasi teknis serta masukan dan saran terhadap pengembangan sistem pendukung JDIH yaitu SiMou (Sitem Informasi Memorandum of Understanding) dan SiTelur (Sistem Informasi Telusur Rancangan Peraturan Perundang-undangan) terutama dari sisi teknis keamanan Sistem dan Database bersama Tim dari Pusdatinrenbang Kementerian PPN/Bappenas yaitu Bapak Mirza, Ibu Afini Mahabas , Bapak Petrus Damianus, dan Ibu Sarah Putri Ramadhany.